Piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi, Jawa Timur pada akhir tahun lalu, dinilai telah sukses memberikan dampak positif pada peningkatan akurasi data, menurunkan exclusion dan inclusion error. Ke depan, piloting digitalisasi bansos akan diperluas di seluruh Indonesia.
"Kalau Pak Presiden sekarang cerita soal transformasi bangsa, salah satunya yang harus kita berani memulai adalah transformasi data. Dan untuk transformasi data, kata kunci pertamanya adalah mau terbuka," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos dan Peran Pemerintah Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Berdasarkan piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi, ditemukan 77,7 persen data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang masuk kategori exclusion error, yakni individu yang sebetulnya layak menerima bantuan namun justru tidak terdaftar.
Dalam arahannya, Gus Ipul mengungkapkan melalui piloting digitalisasi bansos, dan setelah data diukur menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesalahan penargetan (exclusion error) pada penerima PKH di Banyuwangi dapat diturunkan secara signifikan menjadi 28,2 persen.
“Kita harus berbasis bukti, ini cukup bukti, dari 77,7 persen error, turun menjadi 28,2 persen dengan DTSEN. Dengan digitalisasi bansos nanti akan di bawah 10 persen. Dan otomatis kalau ini sukses, ini akan membantu DTSEN, membantu BPS untuk melakukan pemutakhiran data,” ujar Gus Ipul.
Digitalisasi bansos menjadi bagian dari transformasi digital melalui adopsi Digital Public Infrastructure (DPI) dan kecerdasan buatan (AI) sebagai pendukung program prioritas nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Gus Ipul menyampaikan melalui piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi, terdapat beberapa hal yang bisa dipelajari. Pertama yaitu masyarakat merasa senang dengan cara baru untuk mendaftarkan bantuan sosial.
“Kalau dulu serba tidak enak, kata orang-orang, serba tidak enak. Ada tetangganya, ada saudaranya, ada lain-lain, tapi dengan ini, ada cara baru,” ujarnya.
Kemudian, petugas seperti pendamping sosial atau perangkat desa bisa tenang karena ada alasan mengapa pengajuan masyarakat diterima atau ditolak.
“Pendamping itu bebannya luar biasa. Kalau (masyarakat) enggak dapat (bantuan), mereka protesnya ke pendamping,” tuturnya.
Selanjutnya, terdapat proses perbaikan pada data, masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemutakhiran data secara instan melalui mekanisme sanggah. Kemensos juga telah membuka sejumlah saluran dalam proses pemutakhiran data, seperti aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, Ground Check, Call Center, hingga WhatsApp Center.
Hal yang bisa dipelajari selanjutnya adalah adanya keyakinan atas kebenaran data karena diberikan langsung oleh yang bersangkutan (otentifikasi biometrik). Terakhir, adalah adanya pembelajaran dan edukasi masyarakat terkait pentingnya data administratif (bahaya meminjamkan KTP).
Tahun ini, piloting digitalisasi bansos akan diperluas di 40 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengajak seluruh Pemerintah Daerah untuk bersatu dan berkolaborasi dalam menyukseskan piloting digitalisasi bansos.
“Sekali lagi kepada kita semua, tim kerja kita, di daerah yang 40 Kabupaten/Kota dan juga satu provinsi Bali, sebagai piloting, kita kerja ramai-ramai, satu padu. Seperti Presiden sampaikan, semua Bersatu, kalua kita satu, nggak ada yang bisa lawan,” kata Luhut.
Luhut menambahkan proses piloting digitalisasi bansos akan berjalan mulai bulan ini, dan diharapkan selesai pada bulan Juli. “Jadi saya berharap kita mempedomani arahan Presiden tadi. Teamwork kita kuat, karena kalau kita kerjakan, digitalisasi jalan, sebenarnya kita mengeksekusi program-program besar dari Pak Presiden. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita, dan kita bisa jalan, dan kita mulai bulan ini, dan kita harap Juli kita bisa selesai,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta kepala daerah yang hadir secara langsung maupun melalui daring.
