Mundur Massal Imbas IHSG Terjungkal

Kamis malam (29/1), beberapa jam usai Bursa Efek Indonesia (BEI) diguncang huru-hara imbas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 8% selama 2 hari berturut, Unit Relasi Media BEI mengirim undangan ke sejumlah wartawan. Isinya: diskusi bersama Direktur Utama BEI Iman Rachman pada Jum’at (30/1) pagi.

Jadwal di undangan tertera pukul 08.30 WIB. Sejumlah wartawan datang lebih awal dan mulai menyesaki press room BEI. Namun sang sahibulbait baru memasuki ruangan setelah perdagangan pasar modal dibuka pukul 09.00 WIB.

Sekitar 10 menit kemudian, ditemani beberapa pejabat BEI lainnya, Iman membuat pengumuman yang di luar dugaan. Tak ada diskusi seperti yang disampaikan dalam agenda. Iman hanya menyampaikan pernyataan satu arah, tanpa tanya jawab.

“Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri,” kata Iman di BEI, Jakarta, Jumat (30/1).

Tim humas BEI yang menyebarkan agenda acara juga nampak terkejut. Mereka baru mengetahui keputusan Iman mundur dari jabatan saat konferensi pers. Iman mundur 5 bulan sebelum masa jabatannya berakhir Juni 2026. Pasar modal Indonesia kehilangan nahkodanya di tengah badai gejolak pasar.

“Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal,” lanjut Iman yang pernah membawa IHSG mencetak rekor tertinggi (all time high) di level 9.002,92 pada 8 Januari lalu.

Walau pernah membawa IHSG ‘to the moon’, kinerja pasar modal Indonesia besutan Iman memang babak belur saat pekan terakhir Januari, khususnya di dua hari berturut.

Pada Rabu (28/1), BEI membekukan sementara (trading halt) jual beli saham setelah perdagangan sesi kedua dibuka sekitar 13 menit. Sebabnya IHSG merosot hingga 8%. Lalu keesokan harinya, Kamis (29/1), saat perdagangan baru dibuka sekitar 25 menit, BEI kembali menerapkan trading halt, lagi-lagi karena IHSG anjlok 8%.

Efek negatif trading halt selama dua hari berturut membuat IHSG negatif 6,94% pada perdagangan pekan tersebut (23-30 Januari). Turun dari posisi 8.951,010 ke 8.329,606. Alhasil dana asing yang keluar dari Indonesia mencapai hampir Rp 10 triliun.

Hancurnya IHSG dalam dua hari berturut itu dipicu pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI), perusahaan penyedia indeks dan data pasar saham global yang sering dijadikan acuan oleh investor global.

Dalam pengumumannya, MSCI membekukan perubahan terkait indeks untuk saham-saham Indonesia. Artinya tidak ada saham Indonesia yang masuk MSCI Investable Market Indexes (IMI) serta tidak ada saham Indonesia yang naik level di indeks MSCI.

Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu mempermasalahkan data free float (jumlah saham yang beredar) di pasar modal Indonesia yang baru 7,5% dari minimal 15% yang diinginkan MSCI.

MSCI juga menyoroti transparansi kepemilikan saham serta praktik pembentukan harga saham yang tidak wajar alias ‘saham gorengan’.

“Kekhawatiran adanya potensi perilaku perdagangan terkoordinasi, yang dapat merusak pembentukan harga secara wajar,” tulis pengumuman MSCI.

MSCI pun menanti perubahan dari pasar modal Indonesia hingga Mei 2026. Jika tak ada perubahan yang signifikan, MSCI mengancam bakal menurunkan peringkat saham Indonesia dari emerging market ke frontier market.

Negara-negara yang masuk frontier market menurut indeks MSCI di antaranya Banglades, Burkina Faso, Pakistan, hingga Togo. Danantara memprediksi jika indeks saham RI turun kelas, dana asing yang keluar bisa mencapai 50 miliar USD atau lebih dari Rp 800 miliar.

“Kalau masuk ke frontier market, efeknya akan terjadi outflow (dana asing keluar) lagi…Otomatis secara skala investasinya [MSCI] akan dikurangi dengan jumlah yang cukup besar,” kata analis pasar modal, Handi Erawan, pada kumparan di Jakarta, Sabtu (31/1).

Tak berhenti di Iman Rachman, pengunduran diri imbas ambruknya IHSG juga diikuti beberapa pimpinan dan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang salah satu tugasnya mengawasi pasar saham. Tercatat 3 pimpinan dan 1 pejabat OJK yang mundur massal pada Jumat (30/1) petang.

Keempatnya adalah Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK), Mirza Adityaswara (Wakil Ketua Dewan Komisaris OJK), Inarno Djajadi (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK), serta Aditya Jayaantara (Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK). Padahal sedianya masa jabatan mereka tersisa 1,5 tahun hingga Juli 2027.

Menurut keterangan resmi OJK, mundurnya Mahendra dkk sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya “mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan,”.

Alasan pengunduran diri yang dimaklumi analis pasar modal Lucky Bayu Purnomo dan Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi pasar modal yang telah mengalami semacam krisis kepercayaan,” ucap Nafan.

Namun analis pasar modal lainnya, Handi Erawan, memiliki pandangan berbeda. Handi menilai jika pejabat yang mundur hanya Dirut BEI, keputusan itu merupakan hal yang wajar imbas trading halt secara berturut. Tetapi ketika beberapa pimpinan OJK mundur serentak, Handi menduga kemungkinan ada tekanan dari Istana.

“Saya menilainya itu mungkin dipecat secara tidak langsung. Mungkin diperhalus dengan kata mengundurkan diri. Tapi kalau saya lihat ini sepertinya ada tekanan dari atasan, saya percaya mungkin itu tekanan dari Pak Presiden [Prabowo]” kata Handi yang juga pendiri House of Traders Community itu.

Bagi Handi, ‘perhatian’ Prabowo terhadap bursa saham merupakan sinyal positif. Sebab sentimen publik sejauh ini beranggapan Prabowo tidak begitu menaruh perhatian ke pasar modal dan justru menilai bursa saham ibarat bermain judi bagi rakyat kecil.

“Mungkin itu sindiran awal [dari Presiden Prabowo], tapi ternyata dari regulatornya enggak mencoba untuk mengubah. Mudah-mudahan setelah ini bisa diperbaiki,” jelas Handi.

Ucapan Handi itu sejalan dengan sumber kumparan yang baru-baru ini bertemu Prabowo di tengah gonjang-ganjing pasar modal. Dalam sebuah diskusi, menurut sumber itu, Prabowo geram dengan anjloknya IHSG dalam dua hari berturut.

Prabowo disebut memerintahkan para pejabat yang merasa bertanggung jawab untuk mundur pada Jumat (30/1) sebelum pukul 18.00 WIB. Jika tidak, masih menurut sumber itu, bakal ada konsekuensi hukum. Pada akhirnya hingga Jumat (30/1) malam, total 5 pejabat terkait pasar modal mundur dari jabatannya.

Seperti MSCI, Prabowo juga disebut menyoroti praktik saham gorengan yang menjadi mainan konglomerat untuk kepentingan pribadi dan seakan dibiarkan oleh BEI maupun OJK. Alhasil praktik saham gorengan itu merusak kepercayaan pasar.

kumparan mencoba menghubungi Mirza Adityaswara dan Inarno Djajadi untuk mengkonfirmasi ultimatum Istana tersebut. Namun hingga kini pesan yang dikirim kumparan tak berbalas.

Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menampik Prabowo sempat marah mengenai anjloknya bursa saham Indonesia. “Beliau santai aja,” kata Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menyebut para pejabat yang mundur memang sosok-sosok yang harus bertanggung jawab. “Mereka memang merasa bersalah,”.

Di sisi lain, analis bursa Reza Priyambada menganggap mundurnya kelima pejabat itu terlalu tergesa-gesa. Bagi Reza, sentimen negatif di pasar modal bisa muncul dari mana saja. Sehingga menurutnya pengunduran diri tersebut tak lepas dari disharmonisasi di internal pemerintah.

“Komentar dari menteri keuangan yang mengatakan bahwa pengunduran mereka berita positif buat market, dari situ saya melihat adanya ketidakharmonisan atau ketidakcocokan di antara mereka,” kata Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk itu.

Reza mengingatkan agar mundurnya para pejabat itu benar-benar karena pertanggungjawaban kinerja, bukan hasil tekanan politik demi mengakomodasi kepentingan pihak tertentu.

“Sehingga ada pihak tertentu yang bisa dengan mudah masuk untuk mengatur-ngatur pasar modal melalui bursa efek maupun OJK…Karena kalau seperti itu, nanti ketika ada pergantian rezim, ganti lagi orangnya, ganti lagi kebijakannya, akhirnya gak sustain,” ucapnya.

Mundurnya Dirut BEI dan beberapa komisioner OJK sejauh ini belum menenangkan pasar. Pada perdagangan Senin (2/2), IHSG masih anjlok 4,88%. Handi memprediksi investor masih wait and see hingga sepekan mendatang. Sedangkan Lucky Bayu menilai periode ketidakpastian bisa lebih panjang.

“Sekitar 1-2 bulan,” ucap Lucky.

Menurut Handi, urgensi perbaikan pasar modal saat ini adalah menjawab free float dan transparansi data yang dipersoalkan MSCI sebelum batas akhir pada Mei. Selain itu, membereskan praktik saham gorengan.

“Disebutnya narrative play…Pak Prabowo kan juga minta yang goreng-goreng saham perlahan dibersihkan, karena praktik-praktik seperti ini memang merusak market,” kata Handi.

Ia pun berharap Dirut BEI definitif yang bakal ditunjuk harus memahami pasar modal. Begitu pula Dewan Komisioner OJK periode 2027-2032 yang bakal dipilih melalui panitia seleksi (pansel) haruslah sosok-sosok yang kompeten.

Menurut Handi, ambruknya IHSG yang diikuti mundur massalnya pejabat terkait bisa dijadikan momentum bagi pemerintah untuk bersih-bersih pasar modal.

“Kalau cuma kepalanya diganti tapi yang bawahan-bawahannya ada yang masih nakal ya susah. Jadi sebaiknya bersih-bersih, enggak harus langsung bagus, tapi menunjukkan ada progres untuk menuju pasar modal yang lebih maju,” jelas Handi.

Merespons kekosongan posisi imbas pengunduran massal, rapat internal OJK telah menunjuk Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, sebagai Ketua dan Wakil Ketua OJK.

Selain itu Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Hasan Fawzi, merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Adapun rapat internal BEI menunjuk Direktur Pengembangan Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Dirut BEI.

Sementara itu Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk membenahi pasar modal. Mulai dari menaikkan batas minimal free float menjadi 15% yang sesuai standar global, transparansi kepemilikan perusahaan, maupun penindakan praktik saham gorengan.

Khusus penindakan saham gorengan, kata Airlangga, pemerintah menggandeng aparat penegak hukum. Bareskrim Polri menyatakan akan menyelidiki unsur pidana terkait saham gorengan saat IHSG anjlok dua hari berturut.

“Pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan yang merugikan investor, merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia. Pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan,” ucap Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, (Sabtu (31/1) malam.

Mengenai permintaan MSCI terkait transparansi, Reza Priyambada mewanti-wanti jangan sampai pihak asing justru mengetahui data nasabah investor secara detail.

“Apakah mau data nasabah investor yang memiliki ini terbuka ke mereka? Berarti mereka (MSCI) tahu dongl kita punya saham apa. Transparansi ini sejauh apa? Jangan sampai pasar modal kita terlalu banyak dipolitisasi atau dikontrol oleh asing,” jelas Reza.

Upaya perbaikan pemerintah tak hanya sampai di situ, Airlangga menyatakan bakal menaikkan aturan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20% untuk memperkuat kredibilitas pasar modal.

Pemerintah juga akan mereformasi pasar modal dengan demutualisasi BEI. Melalui demutualisasi, saham BEI bisa dimiliki investor lain di luar perusahaan sekuritas seperti Danantara.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, masih mengkaji jumlah saham BEI yang akan diakuisisi pihaknya. Meski demikian, ia menyebut kemungkinan berada di kisaran 15-30%. Aturan demutualisasi itu juga bisa membuat BEI melantai di bursa.

OJK menyatakan terbuka dengan rencana demutualisasi bursa dan tengah menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukumnya.

“Reformasi ini merupakan kepentingan ekosistem, bukan kepentingan satu institusi,” kata Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, dalam keterangannya, Senin (2/2).

Handi dan Nafan Aji menyambut positif rencana demutualisasi bursa. Nafan menganggap kepemilikan BEI oleh investor publik bisa meningkatkan good corporate governance dan meminimalisir sentimen negatif dari investor asing. Adapun Handi menganggap demutualisasi sebagai bentuk transparansi.

“Selayaknya di AS [perusahaan] bursanya juga listing kayak Dow Jones, Nasdaq,” kata Handi.

Pendapat berbeda disampaikan Lucky Bayu. Ia menilai rencana Danantara menjadi pemegang saham BEI tidak strategis. Bagi Lucky, kepemilikan saham BEI oleh Danantara justru bisa menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan kepercayaan pasar. Sebab Danantara yang notabene memiliki saham-saham BUMN juga bertindak sebagai regulator.

“Dia (Danantara) yang punya sahamnya, dia yang mimpin. Itu fatality-nya besar. [Bursa] malah makin gak efisien, trading halt bolak-balik nanti,” tutup Lucky.