Muhammadiyah Dukung Langkah Presiden Prabowo di BoP

Penulis: Fityan

TVRINews-Jakarta

Muhadjir Effendy menegaskan komitmen Presiden terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas utama pemerintah

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan di Istana Negara pada Selasa 3 Februari 2026. 

Pertemuan ini bertujuan untuk mengklarifikasi posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif perdamaian internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Langkah Indonesia bergabung dalam lembaga tersebut sebelumnya sempat memicu diskusi hangat di ruang publik. 

Usai audiensi tertutup,  Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa penjelasan Kepala Negara memberikan perspektif yang jernih dan logis bagi para tokoh agama.

“Presiden menyampaikan visi ke depan dan agenda restrukturisasi kekayaan alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Fokus utamanya tetap pada kesejahteraan rakyat,” ujar Muhadjir kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Selasa 3 Februari 2026.

Komitmen Terhadap Palestina Tidak Berubah

Dalam tinjauan ekonomi-politik internasional, keikutsertaan Indonesia dalam platform global sering kali dipandang sebagai upaya memperkuat posisi tawar negara di peta geopolitik. 

Muhadjir menegaskan bahwa masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace tidak berarti melemahkan dukungan Jakarta terhadap perjuangan Palestina.

Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo secara lugas menjamin posisi Indonesia tetap konsisten pada prinsip two-state solution (solusi dua negara).

“Jangan dipahami Presiden mengabaikan keberpihakan pada Palestina. Hal itu tetap beliau sampaikan secara tegas,” kata Muhadjir. Ia menambahkan bahwa tidak ada perdebatan sengit dalam pertemuan tersebut; yang terjadi justru ruang klarifikasi yang konstruktif.

Dukungan Berbasis Konstitusi

Para tokoh agama yang hadir memberikan penguatan moral kepada pemerintah. Mereka sepakat bahwa kebijakan luar negeri harus tetap berpijak pada Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

“Sepanjang yang saya pahami, semua peserta sepakat,” tutur Muhadjir. Menurutnya, para pemimpin ormas kini memahami logika di balik kebijakan pemerintah yang berusaha menyeimbangkan kepentingan nasional dengan peran aktif dalam perdamaian dunia.

Editor: Redaktur TVRINews