Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) diperkirakan masih membayangi pasar tenaga kerja Indonesia pada 2026.
Kaisar Abu Hanifah anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan pelemahan sektor industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja.
Kaisar menilai, tekanan ekonomi global yang belum mereda telah berdampak langsung pada sektor padat karya, terutama manufaktur. Tanpa langkah intervensi yang kuat, gelombang PHK dikhawatirkan semakin meluas.
“Pemerintah tidak boleh pasif. Industri manufaktur harus segera diperkuat agar risiko PHK tidak berkembang menjadi krisis ketenagakerjaan yang lebih serius,” kata Kaisar di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Data satudata.kemnaker.go.id mencatat, sepanjang 2025 sebanyak 88.519 pekerja terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akibat PHK. Dari jumlah tersebut, sektor manufaktur menyumbang sekitar 35 persen, menjadikannya sektor dengan kontribusi PHK terbesar.
Kaisar juga menyoroti tren penurunan tingkat pengangguran yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas lapangan kerja.
Penyerapan tenaga kerja, menurutnya, justru lebih banyak terjadi di sektor informal, sementara sektor formal produktif stagnan.
“Yang terjadi bukan penguatan ekonomi, tapi pergeseran ke sektor informal. Ini berbahaya dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ia mengingatkan angka pengangguran usia muda di Indonesia yang mencapai 17 persen, tertinggi di kawasan Asia, sebagai sinyal serius bagi pemerintah.
“Tanpa basis manufaktur yang kuat, bonus demografi bisa berubah menjadi beban sosial. Negara harus hadir melalui insentif fiskal, kemudahan perizinan, serta perlindungan industri dalam negeri,” tegasnya.
Menurut Kaisar, industri manufaktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, dan menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, sektor ini tidak boleh dibiarkan menghadapi perlambatan ekonomi global sendirian.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan energi yang kompetitif agar industri nasional mampu bersaing di pasar internasional.
“Penguatan manufaktur harus menjadi agenda prioritas nasional. Tanpa itu, risiko middle income trap dan lonjakan pengangguran akan semakin nyata,” pungkas Kaisar. (faz/ipg)
