Jakarta (ANTARA) - Kuasa Hukum Jhonlin Group Junaidi Tirtanata menyatakan pihaknya tidak menghitung untung rugi dalam menjalankan penugasan negara, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke, Papua Selatan.
"Kami sepenuhnya menjalankan penugasan dari negara untuk mendukung proyek strategis nasional demi tercapainya swasembada pangan yang permanen. Kita tidak berhitung untung rugi," kata Junaidi dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menanggapi sejumlah pihak yang menyuarakan kritik dan mempertanyakan keterlibatan swasta dalam PSN tersebut.
"Jadi, tidak betul kita mengajukan tagihan sampai Rp7 triliun kepada negara. Kita menyadari betul penggunaan APBN itu ada aturan mainnya. Kita dikesankan seolah-olah mengatur sana sini. Tidak mungkin itu. Sekali lagi kita akan tetap jalan menuntaskan proyek yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo ini," kata Junaidi.
PSN food estate di Merauke itu dinilai sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Baca juga: Pembangunan jalan akses di Merauke dikebut dukung program food estate
Program itu mencakup kegiatan cetak sawah, pengembangan tebu serta optimalisasi lahan. Proyek tersebut melibatkan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan pihak swasta, Jhonlin Group.
Ia juga membantah tudingan yang menyebut wilayah Wanam akan disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, informasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan rencana proyek.
"Itu informasinya dari mana. Tidak ada itu. Sejauh yang saya ketahui Wanam akan difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan bioenergi, mencakup cetak sawah, tebu, dan optimalisasi lahan," ujarnya.
Adapun, program itu diproyeksikan tidak hanya menopang swasembada pangan, tetapi juga membuka akses dasar yang selama ini terbatas di kawasan Indonesia timur dan akan menciptakan ribuan lapangan kerja.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan proyek food estate tetap berjalan dan menjadi salah satu pilar utama dalam strategi swasembada pangan nasional.
Ia menegaskan pembangunan kawasan food estate, khususnya di Distrik Wanam akan memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur wilayah itu.
Menurut Amran, keberadaan proyek itu akan memicu pembangunan berbagai akses dasar yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari jalan, pelabuhan hingga bandara.
"Oh itu pasti. Itu jalan dibangun, kemudian infrastruktur pelabuhan, bahkan bandara," ujar Amran di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).
Dari sisi sosial dan ekonomi, proyek food estate di Papua Selatan juga dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat lokal. Amran menyampaikan pemerintah telah menyalurkan ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang seluruhnya menjadi milik masyarakat setempat dan digunakan untuk mengelola lahan pertanian secara mandiri.
Tak hanya itu, pemerintah juga membentuk Brigade Pangan yang seluruh anggotanya berasal dari masyarakat lokal. Skema itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.
"Kami bentuk namanya Brigade Pangan. Brigade Pangan itu dari masyarakat setempat. Bayangkan saja kalau 300 alat, berarti itu ribuan orang," tutur Amran.
Baca juga: Airlangga sebut lahan food estate Papua lebih baik dari Australia
"Kami sepenuhnya menjalankan penugasan dari negara untuk mendukung proyek strategis nasional demi tercapainya swasembada pangan yang permanen. Kita tidak berhitung untung rugi," kata Junaidi dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menanggapi sejumlah pihak yang menyuarakan kritik dan mempertanyakan keterlibatan swasta dalam PSN tersebut.
"Jadi, tidak betul kita mengajukan tagihan sampai Rp7 triliun kepada negara. Kita menyadari betul penggunaan APBN itu ada aturan mainnya. Kita dikesankan seolah-olah mengatur sana sini. Tidak mungkin itu. Sekali lagi kita akan tetap jalan menuntaskan proyek yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo ini," kata Junaidi.
PSN food estate di Merauke itu dinilai sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Baca juga: Pembangunan jalan akses di Merauke dikebut dukung program food estate
Program itu mencakup kegiatan cetak sawah, pengembangan tebu serta optimalisasi lahan. Proyek tersebut melibatkan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan pihak swasta, Jhonlin Group.
Ia juga membantah tudingan yang menyebut wilayah Wanam akan disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, informasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan rencana proyek.
"Itu informasinya dari mana. Tidak ada itu. Sejauh yang saya ketahui Wanam akan difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan bioenergi, mencakup cetak sawah, tebu, dan optimalisasi lahan," ujarnya.
Adapun, program itu diproyeksikan tidak hanya menopang swasembada pangan, tetapi juga membuka akses dasar yang selama ini terbatas di kawasan Indonesia timur dan akan menciptakan ribuan lapangan kerja.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan proyek food estate tetap berjalan dan menjadi salah satu pilar utama dalam strategi swasembada pangan nasional.
Ia menegaskan pembangunan kawasan food estate, khususnya di Distrik Wanam akan memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur wilayah itu.
Menurut Amran, keberadaan proyek itu akan memicu pembangunan berbagai akses dasar yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari jalan, pelabuhan hingga bandara.
"Oh itu pasti. Itu jalan dibangun, kemudian infrastruktur pelabuhan, bahkan bandara," ujar Amran di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).
Dari sisi sosial dan ekonomi, proyek food estate di Papua Selatan juga dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat lokal. Amran menyampaikan pemerintah telah menyalurkan ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang seluruhnya menjadi milik masyarakat setempat dan digunakan untuk mengelola lahan pertanian secara mandiri.
Tak hanya itu, pemerintah juga membentuk Brigade Pangan yang seluruh anggotanya berasal dari masyarakat lokal. Skema itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.
"Kami bentuk namanya Brigade Pangan. Brigade Pangan itu dari masyarakat setempat. Bayangkan saja kalau 300 alat, berarti itu ribuan orang," tutur Amran.
Baca juga: Airlangga sebut lahan food estate Papua lebih baik dari Australia
