MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah segera menggenjot sektor industri manufaktur untuk meredam risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diprediksi meluas pada 2026. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh bersikap pasif di tengah tekanan ekonomi global yang terus menekan sektor padat karya.
Berdasarkan data satudata.kemnaker.go.id, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 88.519 tenaga kerja mengalami PHK dan terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sekitar 35 persen dari total kasus PHK tersebut.
“Di awal tahun ini kami meminta pemerintah bertindak cepat untuk menguatkan industri manufaktur. Jika dibiarkan, risiko PHK akan semakin meluas dan berdampak serius terhadap stabilitas sosial serta ekonomi nasional,” ujar Kaisar di Jakarta, Selasa (3/2).
Baca juga:
Ekonomi Melambat, PHK Bakal Terus Terjadi di 2026
Kaisar menyoroti tren penurunan angka pengangguran yang lebih banyak terserap ke sektor informal, sementara sektor formal produktif seperti industri manufaktur justru mengalami stagnasi. Ia juga mengingatkan tingginya angka pengangguran usia muda di Indonesia yang mencapai 17 persen, tertinggi di kawasan Asia.
“Ini alarm keras bagi pemerintah. Tanpa industri manufaktur yang kuat, bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban. Negara harus hadir melalui insentif, kemudahan perizinan, dan perlindungan industri dalam negeri,” tegasnya.
Menurut Kaisar, industri manufaktur merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus memperbaiki kinerja ekspor. Tanpa intervensi negara yang kuat, ia khawatir Indonesia akan semakin terjebak dalam jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
Baca juga:
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Selain itu, ia menekankan pentingnya ketersediaan energi yang terjangkau bagi industri agar mampu bersaing di pasar global. Menurutnya, sektor manufaktur tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri menghadapi perlambatan permintaan dunia.
“Kehadiran negara sangat dibutuhkan agar sektor ini tetap tumbuh dan berdaya saing. Penguatan manufaktur harus menjadi agenda prioritas nasional untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka pengangguran secara nyata,” pungkasnya. (Pon)
