BNPB Upayakan Pinjaman Luar Negeri Untuk Kebutuhan Anggaran Pencegahan Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya mendapatkan tambahan dana lewat pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan anggaran pencegahan bencana.

"Kami berupaya untuk tetap memaksimalkan kemampuan penanggulangan bencana dalam aspek pencegahan atau mitigasi antara lain karena APBN terbatas, kami pun berupaya untuk dapat disetujui mendapat alokasi pinjaman luar negeri," kata Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat kerja Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Baznas dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Selasa.

BACA JUGA: UMB Kirimkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Agam Sumatera Barat

Pasalnya, anggaran pencegahan BNPB relatif terbatas yang berkisar antara Rp 17 miliar hingga Rp 19 miliar per tahun.

"Alhamdulillah dalam lima tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pra bencana atau pencegahan," kata Suharyanto.

BACA JUGA: AdMedika dan TelkoMedika Bersinergi Dukung Pemulihan Kesehatan Korban Bencana Sumatra

Selain itu, BNPB juga memanfaatkan dana siap pakai. Dana siap pakai adalah anggaran untuk BNPB ketika terjadi bencana atau saat status bencana masuk siaga darurat dan tanggap darurat.

"Kadang-kadang bencana ini bukan sesuatu yang baru tetapi kejadian yang berulang. Kadang-kadang berulangnya di daerah yang sama. Sehingga ketika daerah itu sudah terjadi bencana, DSP (Dana Siap Pakai) ini kami memanfaatkan juga untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan," kata Suharyanto.

BACA JUGA: Garuda Indonesia Berikan Paket Umrah Bagi Marbut Masjid dari Wilayah Terdampak Bencana Sumatra

Pihaknya pun bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merumuskan konsep peringatan dini gempa bumi dan tsunami.

Suharyanto menyampaikan bahwa BNPB berhasil memperoleh pinjaman luar negeri sebesar Rp949.168.712.486 yang digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi dan 30 kabupaten kota.

"Kemudian di sepanjang pantai yang seringkali terjadi gempa bumi, tsunami, sudah ada sensor-sensor apabila tinggi muka air naik itu mengirimkan peringatan dini kepada pusat pengendalian operasi yang ada di BPBD-BPBD, dan daerah-daerah evakuasi sudah ada juga rambu-rambu," kata Suharyanto. (antara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bencana Banjir di Pemkab Tangerang, 194,5 Hektare Tanaman Padi Gagal Panen