Sanggupkah PSI Menjadi Parpol Besar di Pemilu 2029?

Target Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai politik besar di Pemilu 2029 dan lolos masuk DPR akan ditentukan seberapa mampu partai ini meningkatkan secara merata potensi elektoralnya di tingkat nasional.

Hasil analisis Litbang Kompas terhadap data perolehan suara di Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 yang diikuti PSI menyebutkan, peluang partai ini menambah daya elektoral relatif terbuka.

Meskipun demikian, jika mengacu pada rekam jejak dua pemilu terakhir yang diikuti tersebut, potensi peningkatan elektoral PSI bergantung pada angka ambang batas parlemen di Pemilu 2029 nanti.

Jika angka ambang batas parlemen di Pemilu 2029 tetap sebesar 4 persen, usaha PSI jauh akan lebih berat untuk lolos dan tembus di Senayan. Kondisi berbeda jika syarat ambang batas parlemen nantinya bisa dikurangi. Potensi PSI lolos ambang batas lebih terbuka jika angka ambang batas parlemen bisa diturunkan menjadi 2–3 persen.

Kecenderungan ini mengacu pada tren kenaikan perolehan suara PSI di semua daerah pemilihan (dapil), di mana rata-rata penambahannya mencapai 0,7 persen.

Artinya, dengan posisi suara PSI terakhir yang mencapai 2,8 persen di Pemilu 2024, jika ambang batas bisa turun menjadi 2 atau 3 persen, peluang PSI lolos ambang parlemen lebih mudah dan terbuka.

Apalagi jika mengacu dua hasil pemilu terakhir, ada sejumlah dapil yang menjadi kantong-kantong suara PSI yang justru melebihi angka ambang batas parlemen nasional.

Jika membandingkan dua pemilu, yakni 2019 dan 2024, yang sama-sama menerapkan angka ambang batas parlemen 4 persen, ada penambahan basis penyumbang suara bagi PSI.

Jika di Pemilu 2019 tercatat ada enam dapil yang suaranya melebihi ambang batas parlemen, di Pemilu 2024 jumlahnya meningkat dua kali lipat menjadi 12 dapil.

Enam dapil yang bertahan sebagai kantong suara PSI di dua pemilu terakhir adalah DKI Jakarta I, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III, Jawa Barat I, Jawa Timur I, dan Banten III.

Sementara itu, enam dapil yang bisa diklaim sebagai wilayah baru penyumbang suara bagi PSI, di mana suaranya melebihi angka ambang batas 4 persen, meliputi Jawa Barat VI, Jawa Tengah I, Jawa Tengah V, Jawa Timur VI, NTT II, dan Sulawesi Selatan I.

Penambahan kantong suara PSI yang merujuk angka ambang batas parlemen ini juga diikuti dengan kenaikan rata-rata suara yang diraih di dapil.

Jika di Pemilu 2019 rata-rata suaranya mencapai 1,7 persen, di Pemilu 2024 rata-ratanya mencapai 2,5 persen. Artinya, ada tren kenaikan rata-rata 0,7 persen dari 80 daerah pemilihan sebagai perbandingan Pemilu 2019 dan 2024.

Sementara dari empat dapil baru di Pemilu 2024, dua di antaranya mampu memberikan sumbangan PSI dengan melebihi ambang batas parlemen, yakni di Papua Pegunungan (7,4 persen) dan Papua Tengah (8 persen).

Boleh jadi, dua wilayah di Jateng yang menjadi daerah baru bagi kantong suara PSI di atas menjadi pertimbangan partai ini untuk menjadikan provinsi tersebut sebagai ”kandang gajah”.

Istilah ini dipakai oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jateng di Surakarta, Jateng (Kompas, 11/1/2026).

Pidato Kaesang tersebut kemudian disikapi publik sebagai upaya untuk menggoyang wilayah Jateng yang selama ini menjadi basis pendukung utama PDI Perjuangan (PDI-P).

Istilah ”kandang banteng” yang selama ini identik dengan PDI-P kerap dihadapkan pada langkah politik PSI. Mulai dari perubahan logo PSI dengan ornamen warna merah dan hitam yang juga menjadi warna yang sama dari logo PDI-P hingga irisan sosok mantan Presiden Joko Widodo.

Keberadaan Jokowi sebagai mantan kader PDI-P yang kini secara terbuka sudah menunjukkan dukungan dan komitmennya memperjuangkan PSI menghadapi Pemilu 2029 tentu menjadi faktor yang tak bisa diabaikan.

Pengaruh tersebut terasa saat Jokowi berpidato berapi-api di hadapan ribuan kader PSI di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026). Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan masih sanggup berkeliling ke seluruh daerah untuk mengampanyekan PSI agar memenuhi target utamanya lolos di parlemen pada Pemilu 2029 nanti.

”Kita perlu mesin besar karena target PSI adalah target besar, targetnya tinggi, maka mesinnya harus besar,” ungkap Jokowi, seperti yang dikutip Kompas (31/1/2026).

Tak bisa dimungkiri, Jokowi menjadi faktor pemengaruh untuk mendulang suara bagi PSI meskipun harus diakui pamornya tidak sebesar saat ia menjabat sebagai presiden. Namun, popularitas Jokowi relatif masih terjaga.

Kenaikan suara PSI di Jateng pada Pemilu 2024, misalnya, yang kemudian mampu menjadi kantong suara baru, yakni di dapil Jateng I dan Jateng V, boleh jadi tak lepas dari faktor Jokowi ketika menjabat sebagai presiden. Sebab, di kondisi bersamaan, suara PDI-P di sejumlah wilayah di Jateng justru mengalami penurunan.

Di dapil Jateng I, PDI-P mengalami penurunan suara sebesar 3,1 persen. Hal yang sama terjadi di dapil Jateng V dengan penurunan suara paling tajam yang dialami PDI-P, yakni sebesar 7,3 persen.

Hasil survei pascapencoblosan yang dilakukan Litbang Kompas saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 juga mengindikasikan, sebagian besar pemilih PSI disumbang dari pemilih PDI-P di pemilu sebelumnya (2019).

Meskipun demikian, kenaikan suara PSI di Jateng masih jauh untuk dikatakan bisa mengimbangi PDI-P di wilayah ini. Dominasi PDI-P di Jateng masih bertahan dengan rata-rata perolehan suara pada Pemilu 2024 di tiap dapil Jateng mencapai 27,7 persen.

Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan rata-rata di Pemilu 2019 yang mencapai 29,6 persen. Penurunan ini belum mengubah dominasi suara PDI-P di Jateng sehingga wilayah ini memang masih terasa sebagai ”kandang banteng”.

Selain ditopang oleh pamor Jokowi, migrasi politik juga menjadi bagian dari strategi PSI mendulang elektoral di Pemilu 2029 nanti. Sejumlah nama elite politik secara resmi bergabung dengan partai ini. Sebut saja sejumlah politisi senior Partai Nasdem, seperti Ahmad Ali, Bestari Barus, dan Rusdi Masse, yang berlabuh ke PSI.

Strategi migrasi politik ini bukan hal baru. Partai Nasdem saat awal berdiri juga melakukan hal yang sama dengan merekrut politisi-politisi yang sudah memiliki jaringan akar rumput di sejumlah dapil. Langkah ini diharapkan akan lebih mudah dan cepat memberikan efek elektoral terhadap PSI di Pemilu 2029.

Namun, jika mengacu tren kenaikan suara PSI yang rata-rata tercatat 0,7 persen dari seluruh dapil, jika strategi migrasi politik ini dijalankan di seluruh dapil, boleh jadi membuka peluang elektoral yang lebih besar.

Hal itu terutama di wilayah-wilayah yang menjadi target PSI mendulang suara, seperti sejumlah provinsi di Jawa dan Bali. Namun, jika strategi migrasi politik ini hanya di beberapa dapil, cenderung belum membuka secara lebar peluang elektoral bagi PSI.

Bagaimanapun, Pemilu 2029 akan menjadi ujian bagi PSI karena momentum tersebut menjadi pemilu ketiga yang diikuti partai ini. Jika mengacu pengalaman parpol baru pascareformasi yang bertahan hingga saat ini, mereka umumnya sudah melewati tiga pemilu, bahkan lebih.

Hal ini bisa dilihat dari rekam jejak Partai Demokrat, Gerindra, dan Partai Nasdem. Tentu, ketiganya juga tak bisa lepas dari pengaruh sosok elite dan personifikasi dari partai tersebut.

Pada akhirnya kesanggupan PSI menjadi parpol besar seperti yang ditargetkan pada Pemilu 2029 tak sekadar bertumpu pada strategi migrasi politik yang dijalankan. Peluang tersebut juga bertumpu pada sejauh mana pengaruh Jokowi mempu mendatangkan efek elektoral kepada partai ini. (LITBANG KOMPAS)