SUASANA Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa itu, terasa berbeda dari biasanya karena dipenuhi oleh wajah-wajah yang merepresentasikan kekuatan moral bangsa ini.
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis dengan mengundang pimpinan ormas Islam terbesar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia untuk duduk satu meja membicarakan isu yang sangat sensitif.
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan upaya komunikasi politik tingkat tinggi terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace.
Kita melihat sosok-sosok penting seperti Kiai Cholil Nafis hingga Gus Ipul hadir mendengarkan paparan langsung dari Kepala Negara mengenai strategi di Gaza.
Langkah ini jelas menunjukkan bahwa Presiden sangat memahami betapa isu Palestina bukan lagi sekadar isu luar negeri semata bagi publik Indonesia.
Kehadiran para tokoh agama ini memberikan sinyal bahwa pemerintah membutuhkan legitimasi moral sebelum melangkah lebih jauh ke dalam lumpur panas geopolitik Timur Tengah.
Ini adalah manajemen persepsi yang rapi untuk memastikan bahwa langkah kaki Indonesia di panggung dunia tidak tersandung oleh kerikil di halaman rumah sendiri.
Baca juga: Board of Peace dan Kinerja Pembantu Presiden
Keputusan untuk merangkul para ulama di tahap awal ini memang cerdas jika dilihat dari kacamata stabilitas politik domestik yang seringkali mudah bergejolak.
Kita harus mengakui bahwa isu Palestina memiliki daya ledak emosional yang luar biasa di kalangan akar rumput sehingga setiap kebijakan yang menyentuhnya harus dikelola dengan kehati-hatian tingkat tinggi.
Presiden Prabowo tampaknya menyadari bahwa narasi "bergabung dengan inisiatif Amerika Serikat" bisa menjadi bola liar yang digoreng menjadi tuduhan lunaknya sikap kita terhadap Barat.
Penjelasan langsung kepada para pemimpin umat bertujuan membangun benteng pertahanan narasi sebelum kritik-kritik tajam bermunculan dari mimbar-mimbar masjid.
Dengan mendapatkan anggukan kepala atau setidaknya pemahaman dari para kiai, pemerintah merasa memiliki tiket emas untuk melaju di jalur diplomasi yang diinisiasi di Davos tersebut.
Strategi merangkul key opinion leaders ini efektif untuk meredam potensi kegaduhan yang bisa mengganggu konsentrasi pemerintah.
Namun, ada satu pertanyaan besar yang tersisa di benak saya ketika melihat komposisi tamu yang hadir di ruangan itu.
Apakah forum tersebut sudah cukup untuk membedah kompleksitas jebakan dan peluang yang ada di dalam Board of Peace secara komprehensif?
Diplomasi bukan sekadar niat baikIsu Palestina adalah contoh klasik dari isu yang memiliki dua wajah sekaligus, yaitu wajah domestik yang penuh emosi dan wajah internasional yang penuh kalkulasi.
Baca juga: Menyoal Dukungan PBNU pada Board of Peace
Pemerintah tampaknya sedang berupaya menyeimbangkan neraca politik di mana negosiasi terjadi di dua meja sekaligus, yaitu meja perundingan global dan meja konstituen domestik.
Langkah mengundang ormas Islam jelas merupakan upaya memenangkan pertarungan di level domestik untuk mengamankan dukungan publik agar satu suara dengan pemerintah.
Padahal, tantangan sesungguhnya yang jauh lebih buas dan tidak kenal ampun ada di arena global yang anarkis dan transaksional.
Di sanalah nasib kredibilitas Indonesia dipertaruhkan di hadapan kekuatan-kekuatan besar yang memiliki agenda tersembunyi di balik jubah perdamaian.
Tanpa persiapan teknis yang matang, dukungan domestik sekuat apapun tidak akan mampu menolong kita jika kita salah langkah dalam manuver diplomatik yang rumit.
Fenomena yang terjadi di Istana kemarin, menunjukkan gejala di mana pendekatan komunikatif lebih diutamakan daripada pendekatan substansial dalam merumuskan kebijakan luar negeri.
Publik disuguhi pemandangan yang menyejukkan hati di mana umara dan ulama bersatu. Namun, kerangka kerja dari Board of Peace itu sendiri belum terbedah secara detail dan mendalam.
Kita perlu ingat bahwa Board of Peace adalah inisiatif yang lahir dari rahim pemerintahan Donald Trump yang dikenal sangat pragmatis dan seringkali bias dalam memandang konflik Timur Tengah.
