Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar pengelolaan ruas jalan nasional di pusat kota Jawa Barat diserahkan ke pemerintah daerah, sementara Kementerian Pekerjaan Umum fokus mengelola jalan di jalur Pantai Utara (Pantura).
Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan, usulan skema tukar kelola jalan ini guna mempercepat perbaikan ruas di Pantura yang menurutnya, terbentur oleh alokasi anggaran di tingkat pemerintah pusat. Apalagi ruas yang rusak membutuhkan rekonstruksi, bukan hanya perbaikan sementara.
Untuk itu, dia mengusulkan agar Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan seluruh anggaran perbaikan ruas nasional di Jawa Barat untuk perbaikan kerusakan jalur Pantura. Sementara itu, rekonstruksi jalan nasional yang melintasi kota-kota di Jawa Barat seperti Jalan Pasteur dan Ir Soekarno Hatta, Kota Bandung memakai dana APBD provinsi dan APBD kota. Begitupun ruas nasional yang melewati kota lain.
“Kalau tersedia anggaran untuk pembangunan jalan nasional yang melewati kota, uangnya dipindahin saja di untuk pembangunan khusus Pantai Utara Jawa Barat,” katanya Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, skema ini cukup dibuatkan nota kesepahaman antara pemerintah pusat, Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota.
“Kan berarti ada alokasi tuh untuk pemeliharaan alokasi-alokasi jalan yang tersebar jalan nasional yang tersebar di seluruh Jawa Barat yang melewati kota-kota ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, semuanya dikumpulin uangnya. Digunakan untuk pembangunan jalan Pantai Utara, Jawa Barat. Itu solusi yang akan saya tawarkan,” ujarnya.
Baca Juga
- Soal Dugaan Pidana di Longsor Cisarua, Dedi Mulyadi: Yang Menyelidiki Bukan Gubernur
- Dedi Mulyadi Sumringah Prabowo Gagas Program Gentengnisasi, Ini Alasannya
- Dedi Mulyadi Minta Maaf Kerusakan Jalan Nasional di Pantura Telan Korban Jiwa
Menurutnya, dengan skema ini, beban Kementerian PU untuk pemeliharaan jalan nasional di Jawa Barat akan menurun karena sebagian statusnya menjadi jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
"Kalau sudah menurun, maka uang itu nanti difokuskan untuk memperbaiki jalan Pantai Utara Jawa Barat," ucapnya.
KDM menyadari dengan skema tersebut, beban fiskal provinsi dan kabupaten/kota di Jabar akan bertambah. Namun, hal itu tidak menjadi masalah.
"Enggak ada masalah. Dalam bahasa kasar begini, kalau jalan pusat kota yang pakai adalah mobil-mobil yang di kota itu, bayar pajaknya di kota itu, enggak ada masalah. Tapi kalau jalan penghubung antara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mobilnya gede-gede dari tempat lain kemudian menggunakan dana kita, enggak pas. Karena mereka bayar pajak kendaraannya juga tidak di sini," katanya.
Skema ini rencananya akan diulas pihaknya bersama seluruh Balai Kementerian PU yang ada di Jawa Barat.
“Mau ketemu saya, agar dicari solusi enggak bisa terus-terusan seperti itu. Ya nanti mau saya ajak ngomong ajak tukeran,” pungkasnya.
