5 Jalan Kesetaraan Partai Gerakan Rakyat: Mengembalikan Politik pada Tujuan Bernegara

Oleh: Asri Tadda (Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan)

Di tengah berbagai krisis yang kita hadapi hari ini—mulai dari ketimpangan sosial, melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, hingga menyempitnya ruang partisipasi warga—bangsa ini dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar, yakni untuk siapa sebenarnya negara ini dijalankan? Apakah negara sungguh bekerja untuk rakyat banyak, atau justru semakin jauh dari kehidupan mereka?

Sebagai kader Partai Gerakan Rakyat sekaligus Ketua DPW Sulawesi Selatan, saya memandang bahwa pertanyaan ini harus dijawab secara jujur dan terbuka. Jawabannya hanya bisa ditemukan jika kita kembali pada tujuan utama pendirian Republik: mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena itulah, Partai Gerakan Rakyat menegaskan arah perjuangannya melalui 5 Jalan Kesetaraan, sebuah peta jalan politik yang berangkat dari nilai sosial demokrasi, keberpihakan pada rakyat, serta komitmen terhadap demokrasi yang bermartabat.

(1) Negara Harus Hadir dalam Kehidupan Nyata Rakyat

Jalan pertama adalah memastikan kehadiran negara secara konkret dalam kehidupan warga. Selama ini, banyak rakyat yang merasakan negara hanya saat pemilu atau saat pidato pejabat. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka justru berhadapan dengan layanan publik yang lambat, mahal, dan penuh perantara.

Partai Gerakan Rakyat memandang bahwa negara harus terasa di rumah rakyat: dalam layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, administrasi publik yang bersih, serta akses terhadap kebutuhan dasar.

Pelayanan negara tidak boleh bergantung pada relasi kekuasaan. Hak warga negara harus dijamin karena status kewarganegaraannya, bukan karena kedekatannya dengan penguasa. Inilah fondasi pertama dari keadilan sosial.

(2) Ekonomi yang Memuliakan Kerja dan Martabat Manusia

Jalan kedua adalah membangun sistem ekonomi yang adil dan manusiawi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berarti apa-apa jika tidak diikuti pemerataan kesejahteraan. Masih terlalu banyak warga yang bekerja keras, tetapi tetap hidupdalam ketidakpastian. Upah yang tidak layak, lemahnya perlindungan pekerja, serta minimnya jaring pengaman sosial menjadi persoalan nasional yang harus diselesaikan.

Partai Gerakan Rakyat memperjuangkan ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. UMKM, petani, nelayan, dan pekerja informal harus menjadi prioritas utama.

Negara juga wajib memutus praktik monopoli dan penguasaan sumber daya oleh segelintir elite. Kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan kelompok tertentu.
Generasi muda pun harus diberi ruang luas untuk berinovasi dan berkontribusi tanpa terhambat ketimpangan akses.

(3) Melindungi Ruang Hidup dan Masa Depan Bangsa

Jalan ketiga adalah perlindungan terhadap ruang hidup dan lingkungan. Krisis ekologis bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas hari ini. Banjir, longsor, pencemaran, konflik agraria, dan rusaknya ekosistem adalah akibat dari pembangunan yang mengabaikan keadilan lingkungan.

Partai Gerakan Rakyat menolak model pembangunan yang mengorbankan rakyat dan generasi mendatang.
Menjaga hutan, laut, sungai, dan tanah bukan sekadar isu lingkungan, melainkan bagian dari keadilan sosial. Transisi energi bersih, ketahanan pangan, dan perlindungan ekosistem harus menjadi agenda nasional. Tanpa lingkungan yang sehat, tidak akan ada kesejahteraan yang berkelanjutan.

(4) Membersihkan Pemerintahan dan Menguatkan Demokrasi

Jalan keempat adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan dapat diawasi publik. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta politisasi hukum telah merusak kepercayaan rakyat terhadap negara. Jika dibiarkan, demokrasi hanya akan menjadi prosedur tanpa substansi.
Partai Gerakan Rakyat memandang jabatan publik sebagai amanat, bukan hak istimewa. Korupsi harus diperlakukan sebagai kejahatan terhadap rakyat. Hukum harus melindungi warga, bukan membungkam kritik.

Partai politik juga harus kembali pada fungsinya sebagai sekolah kepemimpinan, tempat kader dibina berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan kedekatan atau transaksi. Regenerasi kepemimpinan berbasis meritokrasi menjadi syarat utama lahirnya pemerintahan yang berkualitas.

(5) Mewujudkan Keadilan Wilayah dan Martabat Bangsa

Jalan kelima adalah keadilan antarwilayah dan penguatan martabat Indonesia di dunia. Ketimpangan pusat dan daerah masih menjadi persoalan serius. Banyak wilayah yang kaya sumber daya, tetapi miskin infrastruktur dan pelayanan.

yang bermakna—di mana daerah memiliki ruang menentukan masa depannya sendiri, mengelola anggaran secara adil, serta melindungi kearifan lokal. Tidak boleh ada wilayah yang hanya diperhatikan saat kontestasi politik, lalu diabaikan dalam kebijakan.
Di tingkat global, Indonesia juga harus tampil sebagai bangsa yang konsisten membela kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Martabat bangsa dibangun melalui keberanian bersikap dan konsistensi pada nilai.

Politik sebagai Jalan Pengabdian

5 Jalan Kesetaraan di atas bukanlah sekadar rumusan dalam Anggaran Dasar. Ia adalah manifesto moral dan politik. Tantangan terbesar Partai Gerakan Rakyat bukan merumuskannya, melainkan mewujudkannya dalam kerja nyata: dalam kebijakan, advokasi, pendidikan politik, dan keberpihakan yang konsisten.

Sebagai bagian dari kepemimpinan partai di daerah, saya meyakini bahwa perjuangan nasional harus bertumpu pada kerja nyata di akar rumput, sekaligus keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat di tingkat pusat.

Indonesia membutuhkan politik yang jujur, berani, dan berpihak. Politik yang tidak sekadar mengejar kekuasaan, tetapi memperjuangkan keadilan.

Jika 5 Jalan Kesetaraan ini dijalankan secara konsisten, saya percaya Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih adil, makmur, dan bermartabat—bukan untuk segelintir orang, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. (*)