Jakarta (ANTARA) - Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace/BoP) gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana Indonesia ikut serta di dalamnya, diamanahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menciptakan kondisi bagi mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Menurut Rencana 20 Poin Donald Trump, yang mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 dan menjadi dasar BoP, hak rakyat Palestina menentukan nasibnya sendiri dipandang akan dapat dilakukan setelah pemulihan kondisi di Jalur Gaza serta reformasi Otoritas Palestina (PA) membuahkan hasil.
“Dengan itu, dapat tercipta kondisi bagi terwujudnya suatu jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina,” menurut salinan Rencana 20 Poin yang menjadi lampiran Resolusi DK PBB 2803, yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Untuk memuluskan langkah akhir tersebut, disampaikan bahwa sebuah proses dialog antarumat beragama “yang berdasarkan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi damai” akan dilakukan untuk mengubah pola pikir dan narasi masyarakat Israel dan Palestina, dengan penekanan pada manfaat perdamaian.
Sebuah dialog antara pihak Israel dan Palestina juga akan dijajaki oleh Amerika Serikat demi mewujudkan “sebuah cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan sejahtera”, menurut Rencana 20 Poin.
Baca juga: Kontribusi Indonesia bagi solusi Palestina
Lebih lanjut, disebutkan bahwa Dewan Perdamaian yang diketuai Trump dipastikan hanya akan menjadi otoritas sementara yang memantau dan mengawasi komite administrasi Palestina yang bersifat teknokratis dan bertugas menjalankan layanan umum bagi masyarakat di Gaza.
Menurut rencana Trump, Dewan Perdamaian “akan menetapkan kerangka kerja dan menangani pendanaan pembangunan kembali Gaza hingga Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasinya”.
Badan tersebut, di samping menghimpun praktik dan ahli-ahli internasional terbaik untuk urun daya membentuk pemerintahan yang bermanfaat bagi warga Gaza dan dapat menarik investasi, juga akan melaksanakan rencana pengembangan ekonomi untuk membangun kembali Gaza.
Rencana pemulihan ekonomi tersebut akan diselaraskan dengan kerangka keamanan dan pemerintahan “untuk menarik dan memfasilitasi investasi yang akan menciptakan kerja, peluang, dan harapan bagi Gaza di masa depan,” demikian menurut Rencana 20 Poin.
Presiden Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Bergabungnya Indonesia bertujuan untuk memperkuat posisi tawar dalam mengawal perdamaian global, khususnya dalam mewujudkan solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina dan stabilisasi kawasan Gaza.
Baca juga: Mengapa Indonesia harus gabung Board of Peace
Menurut Rencana 20 Poin Donald Trump, yang mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 dan menjadi dasar BoP, hak rakyat Palestina menentukan nasibnya sendiri dipandang akan dapat dilakukan setelah pemulihan kondisi di Jalur Gaza serta reformasi Otoritas Palestina (PA) membuahkan hasil.
“Dengan itu, dapat tercipta kondisi bagi terwujudnya suatu jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina,” menurut salinan Rencana 20 Poin yang menjadi lampiran Resolusi DK PBB 2803, yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Untuk memuluskan langkah akhir tersebut, disampaikan bahwa sebuah proses dialog antarumat beragama “yang berdasarkan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi damai” akan dilakukan untuk mengubah pola pikir dan narasi masyarakat Israel dan Palestina, dengan penekanan pada manfaat perdamaian.
Sebuah dialog antara pihak Israel dan Palestina juga akan dijajaki oleh Amerika Serikat demi mewujudkan “sebuah cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan sejahtera”, menurut Rencana 20 Poin.
Baca juga: Kontribusi Indonesia bagi solusi Palestina
Lebih lanjut, disebutkan bahwa Dewan Perdamaian yang diketuai Trump dipastikan hanya akan menjadi otoritas sementara yang memantau dan mengawasi komite administrasi Palestina yang bersifat teknokratis dan bertugas menjalankan layanan umum bagi masyarakat di Gaza.
Menurut rencana Trump, Dewan Perdamaian “akan menetapkan kerangka kerja dan menangani pendanaan pembangunan kembali Gaza hingga Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasinya”.
Badan tersebut, di samping menghimpun praktik dan ahli-ahli internasional terbaik untuk urun daya membentuk pemerintahan yang bermanfaat bagi warga Gaza dan dapat menarik investasi, juga akan melaksanakan rencana pengembangan ekonomi untuk membangun kembali Gaza.
Rencana pemulihan ekonomi tersebut akan diselaraskan dengan kerangka keamanan dan pemerintahan “untuk menarik dan memfasilitasi investasi yang akan menciptakan kerja, peluang, dan harapan bagi Gaza di masa depan,” demikian menurut Rencana 20 Poin.
Presiden Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Bergabungnya Indonesia bertujuan untuk memperkuat posisi tawar dalam mengawal perdamaian global, khususnya dalam mewujudkan solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina dan stabilisasi kawasan Gaza.
Baca juga: Mengapa Indonesia harus gabung Board of Peace
