JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang pemasangan atribut partai politik, termasuk spanduk dan baliho, di flyover dan jalan-jalan utama Jakarta.
Larangan tersebut berlaku untuk seluruh partai tanpa terkecuali.
“Yang nggak boleh di flyover, yang jalan-jalan utama,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pramono menjelaskan Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah memiliki aturan terkait pemasangan spanduk dan baliho, khususnya milik partai politik.
Ia pun telah menginstruksikan Satpol PP dan para wali kota untuk menyampaikan pengumuman mengenai batas waktu pemasangan atribut partai politik yang diperbolehkan.
Menurut Pramono, partai politik akan diberi tenggat waktu tertentu untuk menurunkan spanduk secara mandiri. Namun, jika melewati batas waktu yang ditentukan, Pemprov DKI akan langsung melakukan penertiban.
“Kami sudah membuat aturan. Saya sudah memintakan kepada Satpol PP, dan juga kepada wali kota terkait untuk memberikan pengumuman bagi partai-partai politik jangka waktu yang diperbolehkan. Di luar itu misalnya dua hari, akan kami turunkan,” ucap Pramono.
Ia menegaskan, penertiban tersebut dilakukan tanpa pandang bulu.
“Dan itu berlaku bagi semua partai. Nggak melihat partai ABCD, pokoknya yang sudah masa izinnya lewat segera diturunkan,” lanjut dia.
Larangan ini sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penataan spanduk yang dinilai semrawut dan mengganggu ketertiban umum.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menertibkan spanduk yang terpampang di jalan-jalan.
Arahan itu disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Baca juga: Pramono Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi Atribut Partai di Flyover
Penertiban spanduk menjadi bagian dari Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.
“Dalam rangka Indonesia ASRI, terus terang saja saya minta kepada kepala pemerintah ya tolong tertibkan iklan-iklan, spanduk-spanduk terlalu banyak. Kalau saya ke Balikpapan dan saya ke Banjarmasin hampir tidak berbeda, spanduk, spanduk, spanduk," kata Prabowo.
Prabowo mengeluhkan pemandangan spanduk yang hampir seragam di berbagai daerah. Menurut dia, kondisi tersebut mengurangi keindahan kota dan tidak menarik bagi wisatawan.
"Kalau saya naik ke Hambalang, spanduk, spanduk, spanduk, ayam goreng. Pesan satu dapat satu free. Kenapa harus besar-besar sih? turis datang enggak mau lihat spanduk. Bogor dulu kota paling indah, Bung Karno lebih senang di Bogor daripada di Jakarta. Dari dulu aku ingin tinggal di Bogor, akhirnya jadi presiden ya tinggal di Bogor," tambah Prabowo.
Ia pun meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha seperti Kadin dan HIPMI agar pemasangan iklan dan spanduk dapat ditata dengan lebih baik dan tidak berlebihan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
