Konsumsi Baja RI Masih Rendah, Kemenperin Paparkan Strategi Dongkrak Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat tingkat konsumsi baja per kapita Indonesia pada 2025 masih relatif rendah, yakni sekitar 60 kilogram per kapita. Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza menyatakan angka tersebut jauh di bawah rata-rata global.

“Jauh di bawah rata-rata global yaitu 217 kilogram per kapita, tertinggal dari produsen-produsen utama, industri utama yaitu Korea, Tiongkok, dan Jepang,” kata Faisol dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (4/2).

Ia menambahkan, tingkat utilisasi industri baja nasional juga masih terbatas, dengan rata-rata pemanfaatan kapasitas sebesar 52,7 persen.

“Ini mengindikasikan bahwa potensi ekspansi dan peningkatan yang signifikan masih tersedia ruang yang sangat besar,” sebut Faisol.

Sementara itu, Kemenperin juga mencatat total produksi baja kasar dunia pada 2025 tercatat mencapai 1.849 juta ton. China menjadi produsen terbesar dengan kontribusi 51,9 persen atau sekitar 960,8 juta ton, disusul India sebesar 164,9 juta ton atau sekitar 8,9 persen.

“Kita di Indonesia menempati peringkat ke-13, di mana produksi pada tahun 2025 baja kasar sebesar 19 juta ton atau meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 18,6 juta ton,” lanjut Faisol.

Kemenperin juga mengungkapkan struktur konsumsi baja dalam negeri masih didominasi oleh sektor konstruksi. Mengacu Indonesian Iron and Steel Association (IISIA), sektor ini menyerap sekitar 77,1 persen dari total konsumsi baja nasional.

Menurut Faisol, ketergantungan yang tinggi terhadap pembangunan infrastruktur dan properti menjadikan kedua sektor tersebut sebagai penggerak utama permintaan baja nasional.

Sementara itu, sektor otomotif berada di posisi kedua dengan kontribusi 11,6 persen, diikuti sektor peralatan rumah tangga sebesar 3,3 persen.

“Secara agregat, konsumsi baja tertimbang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,2 persen pada tahun 2024 setelah sebelumnya mengalami konstruksi pada tahun 2020 karena perlambatan ekonomi,” kata Faisol.

Di sisi perdagangan, industri baja nasional mencatatkan peningkatan ekspor yang konsisten sejak 2022, bersamaan dengan tren penurunan impor. Volume ekspor baja meningkat dari 9,3 juta ton pada 2020 menjadi 23,97 juta ton pada 2025.

“Hal tersebut mencerminkan penguatan kapasitas produksi dan daya saing industri baja. Sementara impor yang sempat meningkat pada tahun 2022 17,9 juta ton, menurun di tahun 2025 menjadi 14,8 juta ton,” lanjut Faisol.

Ekspor

Ia melanjutkan, perkembangan tersebut mendorong pergeseran neraca perdagangan baja nasional dari kondisi defisit menjadi surplus sebesar 18,09 juta ton.

Nilai ekspor baja Indonesia juga tercatat mencapai USD 29,23 miliar pada 2024, menandakan semakin kuatnya integrasi industri baja nasional dalam rantai perdagangan global.

Lebih lanjut, struktur pasar ekspor baja Indonesia didominasi oleh kawasan Asia Pasifik, dengan Tiongkok sebagai pasar terbesar, disusul Taiwan, India, Australia, dan Vietnam.

“Indonesia menempati posisi sebagai salah satu eksportir baja terbesar di Asia Tenggara setelah Malaysia dan Vietnam,” ungkap Faisol.

Strategi Kemenperin

Untuk mendorong pertumbuhan industri baja, Kemenperin menyampaikan telah menginisiasi dan mengimplementasikan sejumlah kebijakan industri terintegrasi.

Kebijakan tersebut meliputi penerapan instrumen trade remedies dan pengendalian impor, pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, serta penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Selain itu, Kemenperin juga menyiapkan kebijakan energi melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGPT), kebijakan bahan baku, serta pemberian insentif fiskal dan investasi seperti tax allowance, tax holiday, dan kemudahan master list bahan baku.

Meski demikian, Faisol mengakui industri baja nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan antara konsumsi baja dan produksi nasional yang masih cukup besar dan sebagian besar dipenuhi oleh impor, terutama dari China. Selain itu, Faisol juga menyoroti produsen baja nasional yang masih terkonsentrasi pada sektor konstruksi dan infrastruktur.

“Padahal, sektor-sektor lain seperti otomotif, perkapalan, alat berat, dan rumah tangga juga makin lama makin berkembang dan membutuhkan baja nasional kita sebagai bahan baku,” sebut Faisol.

Selain itu, fasilitas produksi yang dimiliki sebagian besar produsen baja nasional dinilai sudah berumur, teknologinya tertinggal, dan belum sepenuhnya ramah lingkungan, sehingga berdampak pada kualitas serta tingginya biaya produksi.

“Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian dengan stakeholders menyusun beberapa langkah penyelamatan industri baja nasional,” lanjut Faisol.

Faisol menyatakan pihaknya akan melakukan perlindungan industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil, percepatan adopsi teknologi terkini yang ramah lingkungan, penerapan SNI untuk produk baja hilir, hingga peningkatan investasi di sektor hulu baja kasar.

“Dukungan hilirisasi baja nasional untuk dikonsumsi oleh industri perkapalan, otomotif, militer, serta konstruksi. Dan pertumbuhan investasi yang ada menjadi peluang bagi industri baja nasional,” tutur Faisol.