Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan anggaran pencegahan bencana, pihaknya berupaya mendapatkan tambahan dana lewat pinjaman luar negeri.
"Kami berupaya untuk tetap memaksimalkan kemampuan penanggulangan bencana dalam aspek pencegahan atau mitigasi antara lain karena APBN terbatas, kami pun berupaya untuk dapat disetujui mendapat alokasi pinjaman luar negeri," kata Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat kerja Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Baznas dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Selasa.
Pasalnya, anggaran pencegahan BNPB relatif terbatas yang berkisar antara Rp17 miliar hingga Rp19 miliar per tahun.
"Alhamdulillah dalam lima tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pra bencana atau pencegahan," kata Suharyanto.
Selain itu, BNPB juga memanfaatkan dana siap pakai. Dana siap pakai adalah anggaran untuk BNPB ketika terjadi bencana atau saat status bencana masuk siaga darurat dan tanggap darurat.
"Kadang-kadang bencana ini bukan sesuatu yang baru tetapi kejadian yang berulang. Kadang-kadang berulangnya di daerah yang sama. Sehingga ketika daerah itu sudah terjadi bencana, DSP (Dana Siap Pakai) ini kami memanfaatkan juga untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan," kata Suharyanto.
Pihaknya pun bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merumuskan konsep peringatan dini gempa bumi dan tsunami.
Suharyanto menyampaikan bahwa BNPB berhasil memperoleh pinjaman luar negeri sebesar Rp949.168.712.486 yang digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi dan 30 kabupaten kota.
"Kemudian di sepanjang pantai yang seringkali terjadi gempa bumi, tsunami, sudah ada sensor-sensor apabila tinggi muka air naik itu mengirimkan peringatan dini kepada pusat pengendalian operasi yang ada di BPBD-BPBD, dan daerah-daerah evakuasi sudah ada juga rambu-rambu," kata Suharyanto.
Baca juga: BNPB: Potensi tanah longsor tinggi, perlu jadi perhatian
Baca juga: BNPB intensifkan OMC dan percepat pembangunan huntara di Sumatra
"Kami berupaya untuk tetap memaksimalkan kemampuan penanggulangan bencana dalam aspek pencegahan atau mitigasi antara lain karena APBN terbatas, kami pun berupaya untuk dapat disetujui mendapat alokasi pinjaman luar negeri," kata Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat kerja Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Baznas dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Selasa.
Pasalnya, anggaran pencegahan BNPB relatif terbatas yang berkisar antara Rp17 miliar hingga Rp19 miliar per tahun.
"Alhamdulillah dalam lima tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pra bencana atau pencegahan," kata Suharyanto.
Selain itu, BNPB juga memanfaatkan dana siap pakai. Dana siap pakai adalah anggaran untuk BNPB ketika terjadi bencana atau saat status bencana masuk siaga darurat dan tanggap darurat.
"Kadang-kadang bencana ini bukan sesuatu yang baru tetapi kejadian yang berulang. Kadang-kadang berulangnya di daerah yang sama. Sehingga ketika daerah itu sudah terjadi bencana, DSP (Dana Siap Pakai) ini kami memanfaatkan juga untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan," kata Suharyanto.
Pihaknya pun bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merumuskan konsep peringatan dini gempa bumi dan tsunami.
Suharyanto menyampaikan bahwa BNPB berhasil memperoleh pinjaman luar negeri sebesar Rp949.168.712.486 yang digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi dan 30 kabupaten kota.
"Kemudian di sepanjang pantai yang seringkali terjadi gempa bumi, tsunami, sudah ada sensor-sensor apabila tinggi muka air naik itu mengirimkan peringatan dini kepada pusat pengendalian operasi yang ada di BPBD-BPBD, dan daerah-daerah evakuasi sudah ada juga rambu-rambu," kata Suharyanto.
Baca juga: BNPB: Potensi tanah longsor tinggi, perlu jadi perhatian
Baca juga: BNPB intensifkan OMC dan percepat pembangunan huntara di Sumatra
