HAMPIR sepekan terakhir, ruang publik diwarnai pidato-pidato politik yang secara sepintas terdengar normatif, tetapi sesungguhnya sarat isyarat kekuasaan.
Pernyataan Joko Widodo di Rakernas PSI dan pidato Presiden Prabowo Subianto di forum pemerintah pusat dan daerah tidak berdiri sebagai peristiwa terpisah, melainkan sebagai rangkaian komunikasi politik yang mulai menata arah kontestasi 2029.
Pidato dalam dunia politik adalah hal biasa. Namun di politik pula, setiap kata dan tindakan memiliki konteks dan makna.
Lantas, apakah rangkaian pidato ini masih dapat dibaca sebagai ekspresi politik biasa, atau justru menandai bahwa arah kompetisi 2029 mulai dikunci melalui bahasa yang tampak tenang?
Perubahan gestur politik JokowiPidato Jokowi di Rakernas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Makassar sangat menyita perhatian. Di hadapan kader partai, Jokowi menyatakan siap bekerja “mati-matian” dan berkeliling seluruh provinsi di Indonesia demi memenangkan PSI pada Pemilu 2029.
Baca juga: Di Balik Kalimat Berjuang Mati-matian Jokowi di Rakernas PSI 2026
Nada pidato sangat menggebu, penuh dorongan emosional, dan terasa berbeda dari citra Jokowi yang selama ini dikenal sederhana, apa adanya, serta relatif menahan diri dalam komunikasi politik.
Perubahan gaya ini tidak bisa dilepaskan dari posisi Jokowi saat ini. Ia tidak lagi menjabat presiden, tetapi pengaruh simboliknya masih relatif kuat.
Dalam politik, fase pascakekuasaan kerap mendorong figur publik menggunakan bahasa yang lebih ekspresif karena instrumen formal telah berkurang.
Karena itu, pidato Jokowi tidak lagi sekadar dukungan personal, melainkan sinyal politik yang dibaca luas oleh elite dan publik.
Pidato tersebut dapat dibaca setidaknya dalam dua lapis makna. Pertama, Jokowi tampak menyerap suasana kebatinan PSI.
Sebagai partai yang belum berhasil menembus parlemen, PSI membutuhkan dorongan simbolik untuk menjaga moral, soliditas, dan keyakinan kolektif.
Dalam konteks ini, Jokowi tampil sebagai figur yang merepresentasikan harapan dan optimisme partai.
Namun, pembacaan kedua lebih bersifat strategis. Pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan bahwa PSI gagal melampaui ambang batas parlemen, bahkan ketika Jokowi masih menjabat presiden.
Kini, tanpa kekuasaan formal, tantangannya jelas lebih besar. PSI akan sangat bergantung pada figur pimpinan partai, jejaring relawan, dan sumber daya finansial.
Dalam situasi seperti ini, komunikasi simbolik menjadi instrumen penting untuk menutup kelemahan struktural.
