Nama Mukhamad Misbakhun Ketua Komisi XI DPR RI mencuat dalam dinamika pergantian kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, legislator Partai Golkar itu menegaskan hingga kini dirinya masih mendapat mandat partai untuk tetap memimpin Komisi XI DPR.
“Sejauh ini dari partai saya, saya dimandatkan menjadi Ketua Komisi XI,” kata Misbakhun di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Saat ditanya kesiapan dirinya jika ditunjuk menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK, Misbakhun memilih bersikap normatif.
“Saya tidak berandai-andai,” ujarnya singkat.
Meski demikian, Misbakhun menilai proses pergantian pimpinan OJK berlangsung secara terukur, konstitusional, dan tidak mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan maupun pasar modal nasional.
Ia menyebut pengunduran diri jajaran pimpinan OJK sebagai keputusan profesional yang patut dihormati dan mencerminkan komitmen terhadap etika jabatan serta tata kelola lembaga yang sehat.
“Keputusan tersebut perlu dipahami sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Ini menunjukkan bahwa standar integritas dalam lembaga keuangan negara terus diperkuat,” kata Misbakhun, Sabtu (31/1/2026).
Sebagaimana diketahui, pada Jumat (30/1/2026), empat pimpinan OJK mengundurkan diri, yakni Mahendra Siregar, Mirza Adityaswara, Inarno Djajadi, dan I.B. Aditya Jayaantara.
Rapat Dewan Komisioner OJK pada Sabtu (31/1/2026) kemudian menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua DK OJK.
Sementara posisi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon diisi oleh Hasan Fawzi.
Dinamika tersebut memicu spekulasi terkait figur yang akan memimpin OJK secara definitif ke depan, termasuk munculnya nama Misbakhun yang selama ini dikenal memiliki latar belakang kuat di bidang keuangan dan kebijakan fiskal.(faz/ipg)
