ESDM Dampingi Audit Lingkungan PLTA Batang Toru Pasca Pencabutan Izin

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan mendampingi PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) dalam proses audit lingkungan proyek PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Langkah ini diambil setelah pemerintah mencabut izin perusahaan tersebut lantaran diduga terlibat dalam kerusakan lingkungan yang memicu banjir besar di Sumatra pada November 2025.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa NSHE kini tengah menghadapi konsekuensi hukum, termasuk denda administratif.

"Ini kemarin seperti ada denda lingkungan dan segala macam, itu kan proses perdata sudah berlangsung, ya tinggal dipenuhi saja," ujar Eniya saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Baca Juga: Bahlil Konfirmasi Izin Tambang Emas Martabe dan PLTA Batang Toru Dicabut

Pasca pencabutan izin, NSHE telah mengajukan permohonan audit ulang terhadap pengelolaan lingkungan mereka. Eniya menegaskan posisi Kementerian ESDM adalah memberikan pendampingan teknis agar proyek strategis nasional berkapasitas 510 MW ini tetap dapat mencapai target operasionalnya.

"Nanti real-nya, audit lingkungannya, bagaimana prosesnya ya kita tunggu saja, tapi kita dampingi terus. Jadi kita ikuti proses itu, kita mendampingi ya agar tetap bisa Commercial Operation Date (COD)," tuturnya.

Baca Juga: Dituduh Jadi Penyebab Banjir Sumatera, PLTA Batang Toru Bakal Beroperasi Oktober 2026

Meski berada di bawah pengawasan ketat dan proses audit dari Kementerian Lingkungan Hidup, Eniya menjamin bahwa pengerjaan fisik proyek tidak akan terhenti. PLTA Batang Toru yang dirancang menggunakan empat turbin (4x127,5 MW) ini tetap ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026.

"Oh tidak sih (terganggu). Kita menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup," pungkas Eniya menanggapi nasib kelanjutan proyek di tengah proses audit.