Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara 2026 yang beredar mengindikasikan pengetatan suplai nasional.
IDXChannel - Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara 2026 yang beredar mengindikasikan pengetatan suplai nasional.
Target produksi 2026 dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton, jauh di bawah realisasi sekitar 790 juta ton pada 2025.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah mengurangi oversupply, menopang harga batu bara global, sekaligus mendorong pengelolaan yang lebih berkelanjutan.
BRI Danareksa Sekuritas, dalam riset yang terbit 4 Februari 2026, menyebut pemerintah menyiapkan masa transisi agar operasional tambang tidak berhenti mendadak.
Perusahaan masih diperbolehkan berproduksi hingga 31 Maret 2026 dengan batas maksimal 25 persen dari target, sebelum kuota baru berlaku penuh.
Menurut BRI Danareksa, langkah ini merupakan sinyal pengetatan suplai, bukan cerminan pelemahan permintaan.
Dampaknya langsung terasa ke emiten, terutama karena banyak perusahaan sebelumnya mengajukan RKAB agresif, namun kuota yang disetujui jauh lebih kecil.
Risiko utama yang muncul adalah penurunan volume produksi dan perlambatan pertumbuhan pendapatan.
Dalam jangka pendek, emiten yang sangat bergantung pada volume produksi berpotensi paling tertekan.
Namun, menurut hemat BRI Danareksa, kebijakan ini tidak sepenuhnya negatif. “Permainan” berubah dari sekadar mengejar volume menjadi kemampuan mempertahankan kuota besar saat harga menguat.
Harga batu bara global acuan ICE Newcastle tercatat sempat naik sekitar 5 persen ke kisaran USD117 per ton dan menguat sekitar 11 persen secara year to date (YtD), seiring ekspektasi pengetatan suplai.
“Harga yang lebih baik bisa meningkatkan margin, khususnya bagi emiten dengan kuota yang relatif aman,” kata BRI Danareksa.
BRI Danareksa menilai sejumlah emiten berada di “zona aman” RKAB. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) dinilai relatif aman dengan produksi utama sekitar 65,2 juta ton dan pemangkasan yang tidak dominan.
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga disebut diuntungkan karena unit KPC dan Arutmin tidak dipangkas, dengan estimasi produksi sekitar 74 juta ton, sehingga skala besar menjadi keunggulan saat suplai mengetat.
Sementara itu, PT Indika Energy Tbk (INDY) melalui Kideco berada di zona aman dengan produksi sekitar 30 juta ton dan dinilai siap menangkap manfaat kenaikan harga.
Sebaliknya, sejumlah emiten berpotensi dirugikan akibat pemangkasan kuota yang dalam. PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) diperkirakan turun dari sekitar 6 juta ton menjadi 3,3 juta ton atau terpangkas sekitar 45 persen.
PT Bayan Resources Tbk (BYAN) diproyeksikan turun dari sekitar 80 juta ton menjadi 38 juta ton atau minus sekitar 53 persen.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) juga termasuk yang terpangkas signifikan, bahkan lebih dari 50 persen.
Kesimpulannya, BRI Danareksa menilai pemenang dalam kebijakan RKAB 2026 adalah emiten dengan kuota aman dan volume besar. Kelompok ini berpeluang menjual di harga yang lebih baik saat suplai nasional diketatkan.
Sebaliknya, bagi emiten yang pemangkasannya terlalu dalam, kenaikan harga belum tentu cukup untuk menutup kehilangan volume produksi.
Perusahaan Hentikan Ekspor Batu Bara Spot
Melansir dari Reuters, Selasa (3/2/2026), perusahaan penambang batu bara Indonesia menghentikan ekspor batu bara spot setelah pemerintah mengusulkan pemangkasan produksi secara signifikan.
Kondisi ini membuat pembeli di Asia kesulitan mendapatkan pasokan dari eksportir batu bara terbesar di dunia tersebut, menurut pelaku industri pada Selasa.
Bulan lalu, Indonesia menetapkan kuota produksi bagi para penambang besar yang dipangkas sekitar 40 persen hingga 70 persen dibandingkan level 2025.
Kebijakan itu merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk memangkas produksi hampir seperempat guna mendorong kenaikan harga.
Namun, asosiasi industri utama di Indonesia menentang langkah tersebut dan memperingatkan risiko pemutusan hubungan kerja serta penutupan tambang.
“Produksi masih berjalan, tetapi tidak pada kapasitas penuh, dan pengapalan batu bara akan dibatasi sampai ada keputusan final terkait kuota pemerintah,” kata Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), H. Kristiono, kepada Reuters.
Ia menambahkan, saat ini tidak ada kargo spot yang ditawarkan ke pasar.
Kristiono mengatakan, kontrak jangka panjang masih tetap dipenuhi. Meski demikian, sejumlah penambang mempertimbangkan pembatalan kontrak dengan alasan keadaan di luar perkiraan.
Usulan kebijakan ini menjadi gangguan pasokan terbaru yang dipicu oleh kebijakan pemerintah Indonesia, yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara di tengah melemahnya permintaan dari pembeli utama, yakni China dan India.
Sebelumnya, larangan ekspor singkat pada 2022 sempat mendorong lonjakan tajam harga batu bara.
Berdasarkan data Kpler, Indonesia menyumbang sekitar setengah dari total ekspor global batu bara untuk pembangkit listrik yang mencapai 960 juta metrik ton pada 2025.
Saat ini, Indonesia tengah mempertimbangkan pemangkasan produksi sebesar 24 persen menjadi sekitar 600 juta ton, meskipun volume ekspor saja telah melampaui 510 juta ton tahun lalu.
Para trader memperkirakan pembatasan produksi tersebut akan mendorong kenaikan harga dan memperketat pasokan.
“Kargo batu bara spot asal Indonesia bahkan tidak ditawarkan meski dengan premi USD1-USD2 per ton di atas harga saat ini,” ujar seorang trader India dalam konferensi Coaltrans India di New Delhi.
Seorang trader berbasis di Singapura menilai, pengapalan spot kecil kemungkinan kembali berjalan pada kuartal ini kecuali Indonesia melonggarkan pemangkasan produksi.
Kedua pedagang tersebut menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara kepada media.
Dampak Kebijakan
Harga batu bara Indonesia berkualitas rendah dengan nilai kalor 4.200 kcal per kg naik sekitar 7 persen pada Januari, menurut trader batu bara asal India, I-Energy Natural Resources, setelah muncul laporan mengenai rencana pemangkasan produksi pada awal bulan.
Batu bara berkualitas rendah merupakan porsi terbesar ekspor Indonesia.
DBX Commodities yang berbasis di London memperkirakan, harganya bisa naik 40 persen hingga 70 persen jika produksi dipangkas 20 persen.
Sementara itu, harga batu bara berkualitas lebih tinggi diperkirakan naik 10 persen hingga 20 persen.
“Guncangan pasokan dari Indonesia mendorong kenaikan premi batu bara dari negara lain. Penawaran dari Jepang, China, dan Korea meningkat karena mereka mencari pasokan yang stabil,” kata seorang trader batu bara di perusahaan utilitas besar Asia.
Namun, pelaku industri menilai preferensi pembeli terhadap batu bara berkualitas lebih tinggi dari pemasok lain, serta lemahnya permintaan berkelanjutan dari China dan India, dapat membatasi lonjakan harga yang terlalu tajam.
“Pembalikan kebijakan akibat tekanan tenaga kerja atau fiskal, perlambatan ekonomi China yang lebih dalam dari perkiraan, serta harga gas yang tetap rendah berpotensi meredam kenaikan harga batu bara yang diharapkan,” ujar CEO DBX Commodities, Alexandre Claude.
Direktur I-Energy Natural Resources, Vasudev Pamnani, mengatakan ia memperkirakan terjadi guncangan pasokan dan harga dalam jangka pendek bagi pembeli di India.
“Namun, jika pemangkasan produksi berlanjut, India memiliki opsi untuk melakukan diversifikasi impor dari Rusia, Afrika Selatan, dan Mozambik,” ujarnya. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
