Jakarta (ANTARA) - Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai pengendalian banjir di Jakarta perlu dipahami dalam kerangka risiko sisa, yakni kondisi ketika banjir tetap berpotensi terjadi meskipun infrastruktur pengendali telah dibangun.
Peneliti Ahli Madya BRIN Budi Heru Santosa dalam diskusi bertajuk “Mengurai Banjir Jakarta Berbasis Riset” yang digelar di Jakarta, Rabu, memaparkan konsep risiko sisa tersebut lazim digunakan dalam rekayasa hidrologi untuk menjelaskan keterbatasan sistem pengendalian banjir.
Hasil penelitian BRIN sebagian besar sungai di Jabodetabek, termasuk sungai-sungai yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), kata dia, dirancang untuk menampung debit banjir dengan periode ulang tertentu, umumnya 25 tahunan, yang menjadi dasar dalam perencanaan infrastruktur pengendali banjir.
Baca juga: Peneliti: Jakarta rentan dampak penguatan sistem cuaca
Pada kondisi tertentu, terutama saat hujan ekstrem terjadi dengan intensitas dan durasi yang melampaui asumsi perencanaan, aliran air yang masuk ke sungai dapat melebihi kapasitas desain sehingga memicu luapan.
Kondisi tersebut, menurut dia, tidak serta-merta menunjukkan kegagalan infrastruktur, melainkan mencerminkan kejadian alam yang berada di luar skenario teknis yang digunakan dalam perancangan awal.
"Jadi pahami betul, misal yang tinggal di Bekasi bagaimana Kali Bekasi itu, juga infrastruktur di Pesing, Jakarta Barat, yang akan dibangun untuk mengatasi luapan Sungai Angke, pahami dulu (sebelum memilih tempat tinggal)," ucapnya.
Baca juga: Jakarta bukan lintasan siklon tapi rentan terdampak dari sistem cuaca
Pemahaman terhadap batas desain infrastruktur dinilai penting agar kebijakan pengelolaan banjir tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga mempertimbangkan peningkatan risiko hidrometeorologi akibat perubahan iklim.
Selain itu, lanjutnya, pengendalian banjir juga memerlukan pendekatan adaptif yang mencakup kesiapsiagaan, pengelolaan tata ruang, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko banjir di wilayah tempat tinggalnya.
"Pemahaman yang sama antara pemerintah dan masyarakat mengenai fungsi infrastruktur pengendali banjir sebagai alat mitigasi risiko, bukan sebagai jaminan penghapusan banjir sepenuhnya. Dengan pendekatan tersebut upaya pengendalian banjir di Jakarta diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengurangan genangan, tetapi juga pada pengelolaan risiko secara berkelanjutan menghadapi kejadian cuaca ekstrem yang semakin meningkat akibat perubahan iklim," kata Heru Santosa.
Baca juga: Peneliti: Penting tekan kerentanan lingkungan hadapi potensi bencana
Peneliti Ahli Madya BRIN Budi Heru Santosa dalam diskusi bertajuk “Mengurai Banjir Jakarta Berbasis Riset” yang digelar di Jakarta, Rabu, memaparkan konsep risiko sisa tersebut lazim digunakan dalam rekayasa hidrologi untuk menjelaskan keterbatasan sistem pengendalian banjir.
Hasil penelitian BRIN sebagian besar sungai di Jabodetabek, termasuk sungai-sungai yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), kata dia, dirancang untuk menampung debit banjir dengan periode ulang tertentu, umumnya 25 tahunan, yang menjadi dasar dalam perencanaan infrastruktur pengendali banjir.
Baca juga: Peneliti: Jakarta rentan dampak penguatan sistem cuaca
Pada kondisi tertentu, terutama saat hujan ekstrem terjadi dengan intensitas dan durasi yang melampaui asumsi perencanaan, aliran air yang masuk ke sungai dapat melebihi kapasitas desain sehingga memicu luapan.
Kondisi tersebut, menurut dia, tidak serta-merta menunjukkan kegagalan infrastruktur, melainkan mencerminkan kejadian alam yang berada di luar skenario teknis yang digunakan dalam perancangan awal.
"Jadi pahami betul, misal yang tinggal di Bekasi bagaimana Kali Bekasi itu, juga infrastruktur di Pesing, Jakarta Barat, yang akan dibangun untuk mengatasi luapan Sungai Angke, pahami dulu (sebelum memilih tempat tinggal)," ucapnya.
Baca juga: Jakarta bukan lintasan siklon tapi rentan terdampak dari sistem cuaca
Pemahaman terhadap batas desain infrastruktur dinilai penting agar kebijakan pengelolaan banjir tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga mempertimbangkan peningkatan risiko hidrometeorologi akibat perubahan iklim.
Selain itu, lanjutnya, pengendalian banjir juga memerlukan pendekatan adaptif yang mencakup kesiapsiagaan, pengelolaan tata ruang, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko banjir di wilayah tempat tinggalnya.
"Pemahaman yang sama antara pemerintah dan masyarakat mengenai fungsi infrastruktur pengendali banjir sebagai alat mitigasi risiko, bukan sebagai jaminan penghapusan banjir sepenuhnya. Dengan pendekatan tersebut upaya pengendalian banjir di Jakarta diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengurangan genangan, tetapi juga pada pengelolaan risiko secara berkelanjutan menghadapi kejadian cuaca ekstrem yang semakin meningkat akibat perubahan iklim," kata Heru Santosa.
Baca juga: Peneliti: Penting tekan kerentanan lingkungan hadapi potensi bencana
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5492185/original/010770600_1770129201-Timnas_Futsal_Indonesia_vs_Vietnam-10.jpg)
