Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur menyatakan sebanyak 300 unit hunian sementara (huntara) untuk korban bencana hidrometeorologi di kabupaten tersebut selesai dibangun
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky di Aceh Timur, Rabu, mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat pembangunan huntara, sehingga korban terdampak bencana bisa segera direlokasi dari tempat pengungsian.
"Percepatan pembangunan hunian sementara menjadi prioritas pemerintah daerah, sehingga masyarakat segera keluar dari kondisi darurat dan dapat menempati hunian yang layak," katanya.
Bupati menyebutkan hingga saat ini sebanyak 300 unit huntara selesai dibangun atau dengan progres 100 persen. Dari 300 unit tersebut, sebanyak 198 unit dibangun dengan skema insitu atau di lokasi awal rumah korban. Serta 102 unit lainnya dibangun dengan skema komunal.
Selain yang sudah selesai, kata dia, sebanyak 1.169 unit huntara insitu masih dalam proses. Dari 1.169 unit tersebut, sebanyak 439 unit dengan progres pengerjaan di atas 50 persen dan 730 unit lainnya masih di bawah 50 persen.
"Total huntara insitu yang dibangun di Kabupaten Aceh Timur mencapai 2.592 unit. Selebihnya, sebanyak 1.225 unit segera dibangun dan material bangunannya juga sudah tersedia di lokasi," katanya.
Sedangkan huntara dengan skema komunal secara keseluruhan sebanyak 201 unit dan 102 unit di antaranya telah rampung sepenuhnya. Sedangkan untuk 85 unit lainnya segera dibangun dan kini material sudah tersedia di lokasi dan selebihnya masih dalam proses pematangan lahan.
Secara kumulatif, Kecamatan Pante Bidari menjadi wilayah dengan penerima manfaat terbanyak, yakni 1.541 unit, disusul sejumlah kecamatan lain seperti Rantau Peureulak, Serba Jadi, dan Simpang Jernih.
Iskandar Usman menyatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memastikan pengawasan lapangan akan terus ditingkatkan agar pembangunan Huntara berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.
Bupati menambahkan pemerintah daerah tidak hanya mengejar angka penyelesaian, tetapi juga memastikan kualitas bangunan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
"Kami minta seluruh pelaksana di lapangan bekerja sesuai standar. Huntara ini bukan sekadar bangunan, tapi tempat masyarakat memulai kembali kehidupan mereka setelah bencana," kata Iskandar.
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky di Aceh Timur, Rabu, mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat pembangunan huntara, sehingga korban terdampak bencana bisa segera direlokasi dari tempat pengungsian.
"Percepatan pembangunan hunian sementara menjadi prioritas pemerintah daerah, sehingga masyarakat segera keluar dari kondisi darurat dan dapat menempati hunian yang layak," katanya.
Bupati menyebutkan hingga saat ini sebanyak 300 unit huntara selesai dibangun atau dengan progres 100 persen. Dari 300 unit tersebut, sebanyak 198 unit dibangun dengan skema insitu atau di lokasi awal rumah korban. Serta 102 unit lainnya dibangun dengan skema komunal.
Selain yang sudah selesai, kata dia, sebanyak 1.169 unit huntara insitu masih dalam proses. Dari 1.169 unit tersebut, sebanyak 439 unit dengan progres pengerjaan di atas 50 persen dan 730 unit lainnya masih di bawah 50 persen.
"Total huntara insitu yang dibangun di Kabupaten Aceh Timur mencapai 2.592 unit. Selebihnya, sebanyak 1.225 unit segera dibangun dan material bangunannya juga sudah tersedia di lokasi," katanya.
Sedangkan huntara dengan skema komunal secara keseluruhan sebanyak 201 unit dan 102 unit di antaranya telah rampung sepenuhnya. Sedangkan untuk 85 unit lainnya segera dibangun dan kini material sudah tersedia di lokasi dan selebihnya masih dalam proses pematangan lahan.
Secara kumulatif, Kecamatan Pante Bidari menjadi wilayah dengan penerima manfaat terbanyak, yakni 1.541 unit, disusul sejumlah kecamatan lain seperti Rantau Peureulak, Serba Jadi, dan Simpang Jernih.
Iskandar Usman menyatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memastikan pengawasan lapangan akan terus ditingkatkan agar pembangunan Huntara berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.
Bupati menambahkan pemerintah daerah tidak hanya mengejar angka penyelesaian, tetapi juga memastikan kualitas bangunan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
"Kami minta seluruh pelaksana di lapangan bekerja sesuai standar. Huntara ini bukan sekadar bangunan, tapi tempat masyarakat memulai kembali kehidupan mereka setelah bencana," kata Iskandar.
