Pemkab Jeneponto Resmi Buka Seleksi Terbuka JPT Pratama, 10 Jabatan Diperebutkan

Terkini, Jeneponto – Pemerintah Kabupaten Jeneponto resmi membuka Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Jeneponto.

Seleksi terbuka ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jeneponto, Ahmad Saparuddin, yang menegaskan bahwa proses seleksi dilaksanakan secara transparan dan kompetitif guna menjaring aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berintegritas.

“Seleksi terbuka ini diharapkan menghasilkan pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi manajerial, rekam jejak yang baik, serta mampu mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah,” kata Ahmad Saparuddin, Rabu, 4 Januari 2026.

Sementara itu, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Mutasi, Promosi dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Jeneponto, Zulkasmin Sila, menjelaskan bahwa pendaftaran seleksi dibuka mulai 4 Februari hingga 19 Februari 2026. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman asnkarier.bkn.go.id atau asndigital.bkn.go.id.

“Seleksi terbuka ini membuka 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dengan tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, penilaian rekam jejak, penulisan dan penilaian makalah, uji kompetensi melalui assessment center, serta wawancara,” jelas Zulkasmin.

Ia menambahkan, setiap peserta diperkenankan mendaftar maksimal pada tiga jabatan yang tersedia.

Melalui pelaksanaan seleksi terbuka ini, Pemerintah Kabupaten Jeneponto berharap dapat memperoleh pejabat pimpinan tinggi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi daerah.

Adapun 10 jabatan JPT Pratama yang dibuka dalam seleksi terbuka ini meliputi:

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3. Kepala Dinas Sosial

4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

7. Kepala Dinas Pertanian

8. Kepala Badan Pendapatan Daerah

9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah