Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan membeberkan strategi komprehensif untuk mengendalikan laju inflasi sembari mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2026.
Langkah ini ditempuh melalui penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah kerja yang mencakup Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi menyatakan pentingnya kolaborasi multipihak dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
"Sinergi bersama pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya menjadi kunci utama untuk memastikan program-program kami berdampak optimal, terutama dalam menjaga tingkat inflasi agar tetap terkendali," ujarnya, dikutip pada Rabu (4/2/2026).
Dia menambahkan, pihaknya memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui implementasi program strategis dalam upaya mengendalikan inflasi, seperti peningkatan frekuensi Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah (PM), serta Operasi Pasar (OP), khususnya menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Lebih jauh, KPwBI Balikpapan juga memfasilitasi distribusi pangan kepada produsen dan distributor terpilih, sekaligus mendukung perumusan kebijakan dan monitoring-evaluasi implementasi program pengendalian inflasi.
Baca Juga
- Musim Hujan Mengintai, Inflasi di Balikpapan Bakal Terkerek
- Pasca Nataru, Balikpapan Deflasi dan PPU Tetap Inflasi
"Hal ini sejalan dengan roadmap 2025—2027 yang dibahas dalam High Level Meeting (HLM) TPID," terang Robi.
Tidak berhenti di situ, penyediaan sarana dan prasarana produksi untuk kelompok tani, perikanan, dan peternakan juga menjadi fokus utama. Perluasan kerja sama antardaerah (KAD) dengan sentra produksi komoditas pangan diperkuat guna menjamin kepastian pasokan dan ketahanan stok pangan.
Selain itu, fasilitasi business matching antara produsen dengan Satuan Perangkat Pemerintah Gabungan dan Mitra Bisnis Gabungan (SPPG-MBG) terus digalakkan untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan.
Di sisi lain, Robi menyebutkan prioritas yang tidak kalah penting adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
KPwBI Balikpapan memusatkan perhatian pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui serangkaian workshop, bantuan teknis, serta pendampingan intensif.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, tidak hanya dari sisi kualitas produk, tetapi juga perluasan akses pasar, baik online maupun ekspor," sebutnya.
Program ini dijalankan melalui kegiatan business pitching dan matching dengan calon pembeli mancanegara, termasuk kolaborasi dengan Ekspor Center Provinsi Kalimantan Timur.
Penguatan manajemen keuangan usaha juga menjadi perhatian khusus. Introduksi aplikasi SIAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan), edukasi manajemen usaha, serta literasi keuangan dilaksanakan melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur.
Rangkaian kegiatan ini diintegrasikan dengan business matching pembiayaan bersama perbankan.
Sepanjang 2026, kata Robi, sejumlah workshop dirancang khusus untuk UMKM di berbagai sektor, mulai dari makanan-minuman olahan, wastra dan produk kreatif, hingga pertanian.
Workshop penguatan desain dan produksi batik, ready to fashion, pengelolaan produksi, branding, kemasan, serta perluasan akses pasar menjadi agenda utama.
UMKM yang berpartisipasi akan dikurasi dan diseleksi oleh tenaga ahli untuk memastikan dampak optimal.
Untuk sektor pertanian, workshop ditujukan kepada kelompok tani, ternak, dan perikanan terpilih guna meningkatkan produktivitas dan mendukung ketahanan pangan daerah.
Penyerapan hasil produksi pertanian difasilitasi melalui business matching dengan pasar ritel modern serta pelaku usaha hotel dan restoran.
Pertumbuhan ekonomi inklusif juga didorong melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Robi melanjutkan, pihaknya turut memfasilitasi perluasan ekosistem halal dengan fokus pada perolehan sertifikasi halal untuk sumber bahan pangan dan proses produksi makanan-minuman bagi UMKM terpilih.
Pengembangan ekonomi keuangan sosial syariah diperkuat melalui fasilitasi perluasan proyek wakaf, termasuk aksesnya pada platform digital.
Sementara itu, pengembangan ekonomi pesantren diarahkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan dalam mendukung operasional pesantren. Business matching pembiayaan bersama perbankan syariah kepada UMKM terpilih juga terus digalakkan.
Terkait peningkatan efisiensi transaksi dan pendapatan asli daerah (PAD), KPwBI Balikpapan terus mendorong perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
"Di tengah keterbatasan transfer keuangan daerah (TKD) pada tahun 2026, implementasi elektronifikasi di sektor strategis seperti pasar, parkir, dan transportasi menjadi krusial untuk mengoptimalkan PAD," tegas Robi.
Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan capacity building, monitoring-evaluasi program TP2DD, serta edukasi QRIS dan perlindungan konsumen kepada berbagai komunitas terus dilakukan.
Lebih jauh, Robi mengungkapkan KPwBI Balikpapan akan menyelenggarakan tiga event besar sepanjang 2026. Pertama, Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional (Pesan) 2026 pada akhir Juni 2026, yang menampilkan showcasing produk UMKM dan workshop ekonomi syariah.
Kedua, Mahligai Nusantara 2026 pada September 2026, yang menghadirkan workshop penguatan UMKM, pagelaran busana wastra/batik, serta pameran produk UMKM. Ketiga, Festival Nontunai Nusantara (Fentura) Series 2026, sebuah kampanye perluasan ekosistem keuangan digital dengan target 83,8 juta transaksi QRIS dan 305.000 merchant QRIS.
