JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Atalia Praratya menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya siswa kelas SD di Ngada, NTT.
Atalia mengatakan, peristiwa tersebut menjadi pengingat serius bahwa persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan masih menyisakan dampak sosial yang sangat berat, terutama bagi anak-anak.
Dia mengingatkan kemiskinan tidak hanya berdampak pada ekonomi suatu keluarga saja, melainkan juga psikologis anak.
“Atas nama kemanusiaan, kita semua tentu berduka. Peristiwa ini harus menjadi refleksi bersama bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kondisi psikologis anak dan relasi dalam keluarga,” ujar Atalia, dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Baca juga: Prabowo Soroti Kasus Anak SD di NTT Bunuh Diri, Minta Jangan sampai Terulang Lagi
Atalia mengatakan, kasus tersebut tidak boleh dipahami secara parsial sebagai persoalan keluarga semata, melainkan sebagai gambaran kerentanan sosial yang masih dialami sebagian masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan dan keterbatasan layanan dasar yang tinggi.
Dia memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2025, angka kemiskinan di NTT masih berada di kisaran 18,6 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 8,47 persen.
Angka kemiskinan di NTT dominasi di pedesaan mencapai 23,02 persen, lebih banyak dibandingkan kemiskinan wilayah perkotaan yang mencapai 8,11 persen.
Atalia mengapresiasi langkah pemerintah melalui program Sekolah Rakyat sebagai upaya negara membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini, kata dia, diharapkan dapat menjadi jaring pengaman sosial di bidang pendidikan, agar tidak ada anak yang terhambat belajar hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara yang sangat strategis. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasi dengan layanan perlindungan sosial lainnya,” papar Atalia.
Selain itu, Atalia mengingatkan, perlu ada kolaborasi multi pihak dan sinergi lintas sektoral antara Kemendikbud, Kemensos, Kementerian PPPA, KPAI, pemerintah daerah, masyarakat dan sekolah dalam mewujudkan ruang sekolah yang aman.
Dia menyebut, sekolah jangan hanya untuk tempat mengajar, melainkan juga bisa mendeteksi lebih dini potensi distress pada anak, sehingga ada terapi pendekatan psikososial untuk mencegah kasus bunuh diri.
Baca juga: Pimpinan DPR Dorong APH Dalami Penyebab Anak SD di NTT Bunuh Diri
“Negara harus hadir tidak hanya melalui pembangunan fisik sekolah, tetapi juga melalui kepekaan sosial, pendampingan, dan keberpihakan nyata kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pendidikan adalah hak dasar, bukan beban,” ujar dia.
Atalia menilai, Sekolah Rakyat (SR) harus benar-benar lebih selektif dalam memilih lokasi, tidak hanya di wilayah perkotaan, tapi juga pedesaan.
Sebab, kemiskinan lebih banyak terjadi di desa ketimbang di kota.
