Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa hal terkait situasi politik luar negeri Indonesia ke sejumlah mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Menlu, akademisi di bidang hubungan internasional serta pimpinan Komisi I DPR RI. Ini dilakukan di Istana Negara, Rabu (4/2/2026) siang tadi.
Salah satu yang digarisbawahi adalah mengenai Board of Peace (Dewan Perdamaian). Badan pengawas multilateral itu, dibentuk pada 15 Januari 2026 oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (TIW) menjelaskan pernyataan Prabowo dalam diskusi tersebut, sebagaimana dimuat dalam akun media sosial @sekretariat.kabinet.
"Mengenai biaya USD (US$) 1 miliar, adalah untuk dana rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib," tambahnya.
Dijelaskan pula bahwa saat ini Indonesia resmi bergabung bersama tujuh negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya. Yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Pakistan.
"Para negara anggota boleh membayar atau tidak," ujar Teddy lagi masih menjelaskan pernyataan Prabowo.
"Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama tiga tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar," jelasnya.
Ia pun mengatakan keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina. Sehingga, aksi Indonesia bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi.
(sef/sef)
