Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) ke Istana Merdeka pada Rabu (4/2/2026). Pertemuan ini digelar untuk membahas keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace.
Beberapa mantan Menlu yang hadir di Istana di antaranya adalah Retno Marsudi, Marty Natalegawa, Hasan Wirajuda hingga Alwi Shihab. Selain itu, turut hadir pula eks Wamenlu Dino Patti Djalal.
Menteri Luar Negeri periode 1999-2001 Alwi Shihab mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Prabowo menekankan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bukanlah pengkhianatan bagi rakyat Palestina.
Alwi mengatakan dengan bergabungnya Indonesia di BoP, Indonesia dapat memperbaiki konstelasi perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina secara komprehensif.
Menurut Alwi, dukungan Prabowo terhadap Palestina tidak bisa ditawar karena menjadi bagian dari strategi diplomasi aktif dan konsisten, bukan pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu, bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya adalah 'harga mati', two-state solution,” ujar Alwi di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026).
Baca Juga
- Menlu Sugiono Sebut akan Ada Penjelasan soal Board of Peace ke Tokoh Islam di Istana
- Putin Mau Suntik US$1 Miliar ke Board of Peace Bentukan Trump Demi Gaza
- 16 Ormas Islam Sepakat RI Gabung BoP: NU hingga Muhammadiyah
Pada kesempatan yang sama, Alwi secara tegas menentang pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benyamin Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi solusi dua negara atau two state solution dalam konflik Israel-Palestina.
“Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution,” tegasnya.
Selain itu, Alwi mengungkapkan Prabowo akan bersikap tegas jika Dewan Perdamaian tidak sejalan dengan visi misi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak Palestina.
“Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia maka dengan mudah kita bisa keluar,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, eks Menlu Hasan Wirajuda mengatakan Board of Peace merupakan inisiatif yang masih berada pada tahap awal pembentukan, sehingga peran dan sepak terjangnya belum terlihat secara nyata. Selain itu, ia menilai sebagian kritik muncul karena penilaian dilakukan berdasarkan informasi yang belum utuh.
“Proses Board of Peace ini kan masih awal, jadi juga kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai. Apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh,” ujar Hasan.
Dalam pertemuan tersebut, Hasan mengatakan bahwa Prabowo memaparkan mengenai proses keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut. Prabowo juga disebut membeberkan kontribusi apa yang akan diberikan Indonesia di dalam Board of Peace.
“Pertemuan ini memberikan kepada kita semua penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of Peace, apa kontribusi kita,” ungkapnya.
Opsi Keluar BOPSementara itu, eks Wamenlu Dino Pati Djalal mengatakan Presiden Prabowo mengedepankan pendekatan yang realistis dalam menyikapi konflik Gaza. Menurutnya, Prabowo menilai bahwa saat ini Board of Peace merupakan satu-satunya solusi konkret yang tersedia di tingkat global.
“Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Kan tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah Board of Peace ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata,” ujar Dino.
Dino juga menilai Prabowo bersikap realistis dalam memasang ekspektasi terhadap Board of Peace. Dia mengatakan, Prabowo menyadari akan adanya risiko besar, termasuk kuatnya pengaruh Israel terhadap kebijakan Amerika Serikat (AS) sebagai aktor kunci dalam dewan tersebut.
Namun demikian, Prabowo meyakini pengaruh tersebut dapat diimbangi dengan membangun kekompakan bersama negara-negara Islam yang tergabung dalam Board of Peace.
“Dengan kata lain, kalau leverage Indonesia tidak begitu besar, misalnya, akan lebih besar karena kita selalu menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, dan lain sebagainya. Jadi Beliau cukup realistis, ada risikonya,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Dino mengatakan bahwa Prabowo juga menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam mengikuti perkembangan Board of Peace. Bahkan, Prabowo disebut berulang kali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari organisasi tersebut jika langkah-langkah yang diambil bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia.
“Ini berkali-kali Beliau tekankan. Beliau tidak akan ragu, termasuk kalau yang lain tetap masuk. Nah ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi,” tutup dia.
Dino mengatakan, diskusi yang berlangsung dalam pertemuan tersebut berjalan sangat terbuka, candid, dan dua arah. Tidak ada pembatasan topik, termasuk pembahasan mengenai risiko, skenario terburuk, hingga potensi dampak negatif bagi Indonesia ke depan.
“Saya surprise karena suasananya totally open. Diskusinya tidak satu arah, sangat terbuka, penuh dengan masukan, kritik, risiko, dan semua itu ditampung dan direspons langsung oleh Presiden,” ujar Dino.
Untuk diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang turut menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penandatanganan tersebut dilakukan di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026).
Keterlibatan Indonesia dalam BoP, menurut Presiden Prabowo merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Presiden Prabowo.
