Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Rizal, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Lampung.
Rizal yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Kemenkeu diamankan oleh tim KPK dalam OTT yang dilakukan di lingkungan DJBC Kemenkeu.
"Mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
Rizal diketahui baru saja dilantik oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke posisi barunya pada 28 Januari 2026.
OTT di Jakarta dan Penangkapan LainnyaSelain di Lampung, KPK juga melakukan penangkapan di Jakarta, termasuk di Kantor Pusat DJBC Kementerian Keuangan.
"Untuk detail berapa jumlah orang yang diamankan di beberapa lokasi pada wilayah Jakarta, nanti kami akan update," kata Budi Prasetyo.
Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi adanya OTT pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.
OTT ini menjadi operasi kelima KPK sepanjang tahun 2026 dan yang ketiga terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Rangkaian OTT KPK di Lingkungan KemenkeuOTT pertama KPK pada tahun 2026 berlangsung pada 9–10 Januari dengan delapan orang ditangkap dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
Pada 11 Januari, KPK menetapkan lima tersangka dari OTT tersebut, yakni Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), dan staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).
Kemudian, pada 4 Februari 2026, KPK kembali melakukan OTT dan menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono.
Penangkapan ini terkait dugaan korupsi dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor perkebunan.
Status Hukum dan Proses SelanjutnyaHingga saat ini, KPK belum merilis detail jumlah total yang ditangkap dan status hukum masing-masing pihak yang terlibat dalam OTT terbaru ini.
Pihak KPK menyatakan akan memberikan pembaruan informasi setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.
