Partai Pro-Junta Menang Pemilu Myanmar, Militer Siapkan Badan Baru untuk Pertahankan Kekuasaan

Pemimpin militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, di tengah, mengunjungi tempat pemungutan suara selama putaran terakhir pemilihan umum di Mandalay, Myanmar tengah, Minggu, 25 Januari 2026. (Sumber: AP Photo/Aung Shine Oo)

BANGKOK, KOMPAS.TV — Partai yang didukung junta militer Myanmar dinyatakan sebagai pemenang pemilu pertama dalam lima tahun terakhir.

Sementara kepala militer negara itu menandatangani undang-undang pembentukan badan konsultatif baru yang dinilai dapat mempertahankan pengaruh junta tanpa harus memimpin pemerintahan secara formal.

Hasil resmi yang diumumkan Rabu (4/2/2026) menunjukkan Union Solidarity and Development Party (USDP) keluar sebagai pemenang. 

Kemenangan ini telah lama diperkirakan karena pemilu berlangsung dengan mengecualikan partai oposisi utama dan membatasi keras ruang perbedaan pendapat. 

Baca Juga: China Eksekusi 11 Anggota Sindikat Penipuan dan Judi Online yang Berbasis di Myanmar

Konstitusi Myanmar menjamin 25% kursi parlemen bagi militer, memastikan dominasi angkatan bersenjata dan sekutunya.

Kepala junta, Min Aung Hlaing sebelumnya disebut-sebut akan menjadi presiden saat parlemen baru bersidang. 

Namun konstitusi melarang presiden merangkap sebagai panglima militer—jabatan paling berkuasa di negara itu—memunculkan spekulasi bahwa ia enggan melepas kendali langsung atas militer.

Spekulasi tersebut menguat setelah Min Aung Hlaing meneken undang-undang pembentukan Union Consultative Council, sebuah badan baru yang dapat memberi pengaruh besar tanpa mengambil alih kewenangan eksekutif atau yudikatif. 

Berdasarkan aturan yang dipublikasikan media pemerintah, presiden dapat membentuk dewan ini dengan sedikitnya lima anggota termasuk seorang ketua.

Hal ini untuk memberi nasihat dan koordinasi soal keamanan nasional, hubungan internasional, proses perdamaian, dan legislasi.

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Deni-Muliya

Sumber : Associated Press