Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda meminta publik tidak tergesa-gesa menilai pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Ia menilai proses badan tersebut masih berada pada tahap awal dan perlu dipahami secara utuh.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Pertemuan berlangsung sekitar 3 jam. Hasan mengatakan dari pertemuan itu, para Menlu dan Wamenlu banyak mendapat informasi mengenai Board of Peace.
"Kami yang diundang pada pertemuan dengan Bapak Presiden pada sore hari ini mulai jam 3 dan kurang lebih pertemuan selama tiga jam. Kami mendapat banyak informasi mengenai banyak hal yang juga menarik perhatian masyarakat kita, khususnya berbagai aspek politik luar negeri kita. Utamanya yang terkait dengan pembentukan Board of Peace dalam kerangka menyelesaikan permasalahan Palestina di Gaza khususnya," kata Hasan.
Menurutnya, penjelasan Prabowo memberi gambaran lebih menyeluruh mengenai latar belakang dan tujuan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Ia menyebut Indonesia bergabung setelah melalui dua tahap konsultasi dengan negara-negara mayoritas Islam, termasuk pembahasan di sela Sidang Majelis Umum PBB dan konsultasi lanjutan dengan tujuh negara Islam lainnya.
"Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam. Pertama di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB pada akhir tahun lalu, dan juga ketika kita pada akhirnya memutuskan bergabung, kita juga melalui proses konsultasi yang erat dengan tujuh negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam," ujarnya.
(eva/isa)
