APAKAH kematian seorang anak sekolah dasar yang memilih mengakhiri hidupnya dengan seutas tali adalah tragedi tunggal yang berdiri sendiri, ataukah peristiwa itu sesungguhnya merupakan dakwaan paling keras terhadap peradaban yang kita bangun dengan penuh kebanggaan semu?
Pertanyaan ini bukan sekadar retorika di ruang diskusi akademis, melainkan fakta paling tidak pasti sekaligus paling penting yang menghantui kita hari ini: mengapa anak-anak yang seharusnya sibuk menertawakan dunia dalam permainan justru memilih menihilkan eksistensi mereka demi "meringankan" beban orang dewasa?
Di balik diamnya mereka di meja makan—yang sering kali kita terjemahkan secara naif sebagai kepatuhan—mungkin tersimpan jeritan paling nyaring yang gagal ditangkap oleh radar empati kita yang tumpul.
Fenomena memilukan ini tidak bisa lagi kita pandang sebelah mata sebagai kasus individual atau anomali statistik belaka.
Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat 25 kasus bunuh diri anak sepanjang tahun 2025 bukanlah sekadar deretan angka mati di atas kertas laporan tahunan, melainkan monumen kegagalan sistem perlindungan anak kita (KPAI, 2025).
Angka ini menjeritkan realitas bahwa sekolah, keluarga, dan masyarakat seakan telah bersekongkol dalam kebisuan emosional yang mematikan.
Anak-anak kita mungkin cerdas dan lincah mengoperasikan gawai canggih, tapi mereka gagap dan lumpuh ketika harus membahasakan rasa sakit batinnya.
Baca juga: Negara Sibuk Memberi Makan, tapi Lalai Menjamin Pendidikan
Budaya patriarki dan feodal yang menuntut mereka untuk "nrimo", patuh, dan tidak cengeng, secara sistematis telah mematikan kosakata emosi mereka sejak dini.
Ketika bahasa verbal tidak lagi tersedia untuk menyalurkan derita, maka tubuhlah yang mengambil alih narasi tersebut: melalui perilaku self-harm atau, yang paling tragis, bunuh diri (Talmon & Ditzer, 2023).
Bukti paling nyata dan menyayat hati dari tesis ini baru saja menampar kesadaran kita lewat tragedi di Ngada, Nusa Tenggara Timur, pada awal 2026 ini.
Seorang siswa SD berinisial YBS, yang baru berusia 10 tahun, memilih jalan pintas karena ibunya tidak mampu membelikan buku dan pena seharga kurang dari sepuluh ribu rupiah.
Kasus ini bukan sekadar soal kemiskinan ekonomi, melainkan bukti brutal bagaimana seorang anak menginternalisasi dirinya sebagai "beban biaya" bagi keluarganya.
Dalam logika sederhananya yang tragis, YBS melakukan kalkulasi: jika keberadaan saya menyusahkan ibu yang sudah lelah bekerja serabutan, maka ketiadaan saya adalah solusinya.
Ini adalah bentuk ekstrem dari apa yang disebut sebagai parentifikasi patologis, di mana anak secara tidak sadar mengambil alih tanggung jawab emosional dan beban hidup orangtuanya (Durlak et al., 2011).
YBS menjadi martir bagi kemiskinan struktural yang gagal diselesaikan oleh negara, meninggalkan surat terakhir yang meminta ibunya merelakan kepergiannya—sebuah pesan yang seharusnya menjadi tamparan keras bagi para pembuat kebijakan.
