JAKARTA, DISWAY.ID - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan soal iuran sebesar USD1 miliar atau setara Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Ia menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib.
Menurutnya, saat ini Indonesia belum membayarnya.
BACA JUGA:KNAI Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian, Nilai Rawan Politisasi
BACA JUGA:Dino Patti Djalal: Tak Ada Opsi Lain Selain Board of Peace, Langkah Prabowo Realistis
“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar," kata Teddy dalam keterangannya, Kamis, 5 Februari 2026.
Teddy menjelaskan bahwa keanggotaan dalam forum tersebut bersifat tidak tetap dan Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu.
“Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina.
“Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” tandasnya.
BACA JUGA:Waka Komisi X DPR: Kasus Siswa SD Bunuh Diri di NTT Jadi Alarm Serius Dunia Pendidikan
BACA JUGA:Eks Menlu: RI Gabung Board of Peace Usai Konsultasi dengan Negara Mayoritas Muslim
Melalui pendekatan diplomasi yang proaktif dan berorientasi pada hasil, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat posisi global sekaligus memastikan bahwa setiap langkah kebijakan luar negeri memberikan manfaat strategis bagi rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.
