Trump Akhiri Shutdown, Negosiasi Dana Imigrasi Masih Buntu

FAJAR, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang (RUU) belanja negara pada Selasa (4/2) waktu setempat. Penandatanganan ini mengakhiri partial government shutdown selama empat hari yang dipicu penolakan Partai Demokrat terhadap pendanaan lembaga federal pelaksana pengetatan imigrasi.

RUU tersebut sampai ke meja Trump setelah disahkan DPR AS yang dikuasai Partai Republik dengan selisih tipis, 217 suara berbanding 214. Sebanyak 21 anggota Demokrat mendukung paket pendanaan itu, sementara jumlah yang sama dari Partai Republik menolak karena menilai tuntutan Demokrat untuk mereformasi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) terlalu jauh.

Perundingan tambahan dana untuk DHS sebelumnya sempat buntu menyusul tewasnya dua warga Amerika oleh agen federal di Minneapolis, Minnesota. Kota tersebut menjadi titik panas kebijakan penindakan imigrasi pemerintahan Trump.

Pada Jumat (30/1), Senat AS meloloskan paket yang menyelesaikan lima RUU pendanaan tertunda untuk membiayai sebagian besar lembaga federal hingga September. Selain itu, disepakati langkah darurat selama dua minggu agar DHS tetap beroperasi sambil menunggu negosiasi kebijakan penegakan imigrasi.

“RUU ini adalah kemenangan besar bagi rakyat Amerika,” kata Trump seperti dilansir AFP. Ia menambahkan, paket tersebut dinilai lebih bertanggung jawab secara fiskal karena memangkas pemborosan belanja federal sekaligus mendukung program-program penting bagi keamanan dan kesejahteraan publik.

Di sisi lain, Demokrat di DPR menuntut perubahan cara DHS melakukan razia imigrasi, termasuk penggunaan agen bersenjata berat, bertopeng, dan tanpa identitas yang disebut melakukan penahanan tanpa surat perintah. Tekanan publik meningkat setelah penembakan yang menewaskan Renee Good dan Alex Pretti di Minneapolis bulan lalu.

Sebagai konsesi awal, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem pada Senin (2/2) menyatakan agen federal di Minneapolis akan segera menggunakan body camera. Kebijakan ini selanjutnya akan diperluas secara nasional.

Kini, DPR dan Senat AS hanya memiliki waktu dua minggu untuk merundingkan RUU pendanaan penuh DHS untuk satu tahun fiskal. Kedua partai mengakui negosiasi bakal alot karena Demokrat mendorong pembatasan baru penegakan imigrasi, sementara kubu konservatif mengajukan prioritas kebijakan mereka sendiri. (jpg/*)