JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perumahan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar mengatakan, seruan melakukan gentengisasi secara nasional pada atap bangunan merupakan kebijakan yang tidak efektif.
Sebab setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam hal atap rumah.
"Genteng tidak selalu menjadi pilihan di setiap daerah jika material lokal lain lebih mudah didapat dan lebih sesuai dengan lingkungan. Di beberapa daerah, atap rumbia, ijuk, atau sirap kayu lebih umum digunakan," ujar Jehansyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (5/2/2026).
Baca juga: Program Gentengisasi Prabowo, Segini Perkiraan Biaya Ganti Atap Seng ke Genteng
"Hal ini karena ketersediaannya yang melimpah dan adanya budaya membangun yang bersifat lokal. Sementara di daerah lain, genteng atau atap seng mungkin lebih populer karena sumber bahan baku dan industri yang memproduksi," lanjut dia.
Menurut dia, jika wacana gentengisasi bermuara pada kebijakan yang menggunakan anggaran negara, sebaiknya dievaluasi lagi.
Jehansyah juga mengingatkan, pada dasarnya perumahan rakyat ada di domain privat masyarakat.
Terlebih atap genteng lebih berat dan membutuhkan struktur atap yang lebih rapat sehingga lebih mahal dibanding atap seng yang lebih ringan.
Jehansyah mencontohkan, umumnya genteng digunakan perumahan di perkotaan dan dataran tinggi.
Sebaliknya di dataran rendah dan daerah pesisir, para nelayan umumnya menggunakan papan kayu untuk dinding dan seng untuk atap rumah.
"Secara umum, semua bahan atap memiliki fungsi menahan panas dan hujan serta isolasi termal yang baik. Atap seng memang lebih panas, namun bisa lebih adem dengan menggunakan plafon dan ventilasi silang yang baik," ujar Jehansyah.
"Jadi, jika dibandingkan dengan atap seng, atap genteng tidak selalu lebih unggul. Atap seng lebih ringan dan mudah dipasang. Akibatnya mengurangi beban struktur dan menjadi pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan dengan genteng," lanjut dia.
Baca juga: Prabowo Serukan Gentengisasi, Pramono Anung: Saya Setuju 1.000 Persen
Tak mengurangi backlog rumahJehansyah menilai, gentengisasi tidak akan mengurangi angka kekurangan rumah atau housing backlog yang menandai rendahnya kesejahteraan hunian masyarakat.
Sehingga ia menyarankan pemerintah lebih fokus untuk menjalankan program prioritas perumahan rakyat.
"Sebab dapat mengurangi angka housing backlog dan permukiman kumuh di perkotaan. Misalnya melalui program apartemen sewa murah yang dijalankan BUMN sebagai pelayanan publik di kota-kota besar," kata dia.
Di sisi lain, jika gentengisasi bertujuan untuk pemberdayaan UMKM, maka pemerintah sebaiknya menyokong berbagai industri material bangunan di semua daerah.


:strip_icc()/kly-media-production/medias/5491754/original/068871600_1770105646-mangrove.jpg)
