GenPI.co - DPRD Kabupaten Serang, Banten, menyebut 3.587 PPPK Paruh Waktu belum menerima gaji, karena tidak terakomodasi dalam APBD.
Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum mengatakan ribuan PPPK itu sudah menerima Surat Keputusan (SK) dan dilantik. Tetapi, hak keuangannya belum jelas.
“Kepastian kapan menerima gaji dan besaran gajinya, belum jelas. Mereka belum teranggarkan di APBD,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (5/2).
Dia menyatakan segera memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk minta penjelasan kendala penganggaran itu.
Berdasar estimasi, jika mengacu standar gaji Rp 2.130.000 per bulan untuk 3.587 pegawai selama 14 bulan, maka anggaran yang dibutuhkan Rp 106 miliar per tahun.
“Kami pastikan akan buka-bukan dengan OPD teknis, guna mencari solusi yang konkret atas permasalahan ini,” ujarnya.
Ketua Forum PGHM Kabupaten Serang Diki Tridestiawan mengatakan ada ribuan guru PPPK Paruh Waktu yang belum mendapat gaji, sejak Januari 2026.
Dia mengungkapkan status baru mereka, sebagai ASN Paruh Waktu menyebabkan gajinya tak ditanggung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Diki mengatakan banyak guru mencari pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup. Mereka ada yang berjualan, bertani, dan membuka bengkel.
“Harapan kami, Pemda segera mencairkan anggaran. Apalagi, ada informasi dana transfer pusat Rp 408 miliar yang sempat tertahan,” ucapnya. (ant)
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
