JAKARTA, KOMPAS.com - Tewasnya siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai refleksi dan kritik terhadap perlindungan anak di Indonesia.
Siswa SD itu dikabarkan sempat meminta uang Rp 10.000 ke mamanya untuk membeli buku dan pena.
Sang mama menjawab jujur dengan menyatakan bahwa keluarga mereka tidak memiliki uang.
MGT adalah seorang janda yang harus menafkahi lima anak. Sehari-hari, dia bekerja sebagai petani sekaligus buruh serabutan.
Baca juga: Tewasnya Anak SD di NTT Dinilai Potret Kemiskinan dan Problem Pendidikan
Untuk mengurangi beban ibunya, YBS bahkan sempat diminta tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun di sebuah pondok sederhana.
Tak jauh dari pondok itulah YBS ditemukan tewas, meninggalkan sepucuk surat pamit untuk mamanya.
Teguran keras bagi negaraKetua DPR RI Puan Maharani menilai peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang.
Dia menegaskan negara tidak boleh lagi membiarkan anak-anak Indonesia kehilangan nyawa, karena tekanan ekonomi akibat ketidakmampuan membeli kebutuhan sekolah.
“Jangan sampai ada nyawa generasi muda Indonesia yang hilang lagi, hanya karena merasa tertekan karena tidak mampu membeli buku dan pulpen,” kata Puan, Rabu (4/2/2026).
Menurut Puan, kasus di Ngada adalah duka mendalam sekaligus teguran keras bagi negara dalam memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi.
“Kasus kematian anak di Kabupaten Ngada tersebut tentunya merupakan duka yang cukup memilukan dan harus menjadi pembelajaran,” ujarnya.
Puan menilai kebijakan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan sekolah gratis. Kebutuhan penunjang pendidikan masih menjadi persoalan serius bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Program-program pendidikan terutama beasiswa dan bantuan pendidikan harus bisa mengatasi persoalan ini,” kata dia.
Baca juga: Anggota DPR Kritik Kementerian PPPA terkait Tewasnya Anak SD di NTT
Dia juga menekankan peran sekolah dalam mengenali kondisi sosial ekonomi peserta didik agar tidak ada anak yang terbebani secara psikologis karena keterbatasan ekonomi.
“Sekolah harus bisa memetakan latar belakang anak didiknya, dan memastikan setiap kebutuhan pendidikan dapat diberikan,” ujar Puan.
Lebih jauh, Puan menilai kasus di Ngada tidak dapat dilepaskan dari kemiskinan struktural.
“Kita perlu lihat persoalan di Ngada secara jauh lagi, kasus ini muncul karena kemiskinan. Sehingga negara harus menghilangkan akar masalah kemiskinan,” ungkapnya.
DPR soroti kegagalan sistem pendidikanKomisi X DPR RI menyatakan akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk meminta penjelasan dan langkah cepat pemerintah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa Mendikdasmen harus segera mengambil langkah konkret.
