JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mendorong pemerintah daerah memastikan penerapan kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) secara konsisten.
Arifah menyampaikan hal itu sebagai respons atas kasus meninggalnya seorang pelajar kelas IV Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.
Menurutnya, peristiwa itu menjadi pengingat pemerintah pusat untuk memastikan setiap Kabupaten/Kota dapat meninjau ulang implementasi sistim perlindungan anak dalam KLA.
Baca Juga: Soal Siswa di NTT Diduga Bunuh Diri, Istana Sebut Jadi Atensi Presiden Prabowo
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban,” tuturnya, Rabu (4/2/2025), seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian PPPA, Kamis (5/2/2026).
Ia menegaskan, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penguatan sistem perlindungan anak melalui implementasi kebijakan KLA sangat diperlukan untuk memastikan setiap anak Indonesia mengikuti pendidikan dengan baik, bersekolah dengan aman dan nyaman.
“Belajar dari kasus ini, kami mendorong Kabupaten/Kota untuk memastikan kebijakan KLA dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan," ucapnya.
Ia menyampaikan, tim layanan SAPA 129 Kemen PPPA telah berkoordinasi dengan UPTD PPPA Kabupaten Ngada.
Baca Juga: Tragedi Bocah SD Meninggal di Ngada Buntut Tak Mampu Beli Buku Pensil, Gubernur NTT: Kita Gagal!
Menurutnya, pendampingan psikologis bagi keluarga korban belum dapat dilakukan secara optimal karena belum tersedianya psikolog klinis di wilayah Kabupaten Ngada.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- menteri pppa
- kabupaten ngada
- kota layak anak
- kabupaten layak anak
- kementerian pppa
