Jakarta, ERANASIONAL.COM – Polemik bau tidak sedap dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih terus berlanjut. Hingga Rabu, 4 Februari 2026, warga di sejumlah wilayah sekitar mengaku masih mencium aroma sampah yang menyengat dari arah fasilitas pengolahan tersebut.
Menanggapi kondisi itu, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, mempertanyakan efektivitas perbaikan yang sebelumnya diklaim telah dilakukan oleh pihak pengelola RDF Rorotan.
Menurut Josephine, fakta di lapangan menunjukkan keluhan warga belum juga mereda. Ia menilai kondisi ini berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan yang tinggal di sekitar lokasi terdampak.
“Warga masih mengeluhkan bau sampah dari fasilitas RDF. Ini tentu berisiko bagi kesehatan masyarakat. Karena itu, perlu dijelaskan secara terbuka apa saja perbaikan yang sudah dilakukan dan sejauh mana hasilnya,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).
Ia bahkan menyoroti kemungkinan bahwa langkah perbaikan yang selama ini disampaikan hanya bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan operasional fasilitas tersebut.
Sejumlah kawasan permukiman yang disebut terdampak antara lain Jakarta Garden City di Jakarta Timur serta Harapan Indah di wilayah Bekasi.
Kondisi ini, kata Josephine, juga berkaitan dengan penggunaan anggaran publik yang tidak sedikit.
“Perbaikan fasilitas tentu menggunakan dana yang besar, termasuk dari pajak masyarakat. Sangat disayangkan jika pengeluaran sudah besar, tetapi kondisi di lapangan tidak kunjung membaik,” tegasnya.
Josephine juga menilai komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggung biaya pengobatan warga terdampak menjadi kurang bermakna apabila tidak disertai perbaikan nyata pada sumber masalah.
“Tidak cukup hanya menanggung biaya pengobatan. Jika akar persoalan bau tidak diselesaikan, warga bisa kembali terdampak di kemudian hari,” katanya.
Ia meminta seluruh pihak terkait, mulai dari Pemprov DKI Jakarta, pengelola RDF Plant Rorotan, hingga kontraktor pembangunan fasilitas, untuk bertanggung jawab dan segera menghadirkan solusi konkret.
“Masalah ini sudah berlangsung cukup lama. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan dan muncul korban. Semua pihak harus serius menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Josephine. (**)
