DUKA itu datang dari sesuatu yang mestinya paling sederhana—bahkan lebih murah dari satu porsi Makan Bergizi Gratis (MBG): sebuah buku tulis.
Di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, seorang anak sekolah dasar dari Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu, mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi yang membuat kebutuhan belajarnya menjadi tak terpenuhi.
Bocah itu ditemukan tergantung di pohon cengkeh. Ia meninggalkan sepucuk surat perpisahan yang ditulis tangan, dalam bahasa daerah Ngada, kepada ibunya:
Kertas tii Mama Reti (Surat buat Mama Reti)
Mama galo zee (Mama saya pergi dulu)
Mama molo ja'o (Mama relakan saya pergi)
Galo mata mae Rita ee mama (Jangan menangis ya mama)
Mama ja'o galo mata (Mama saya pergi dulu)
Mae woe Rita ne'e gae ngao ee (Tidak perlu mama menangis, mencari, atau merindukan saya)
Molo mama (Selamat tinggal mama)
Surat yang pendek, ringkas, sederhana, tapi justru karena itulah terasa begitu menghantam.
Baca juga: Negara Sibuk Memberi Makan, tapi Lalai Menjamin Pendidikan
Ini bukan tentu sekadar pesan perpisahan seorang anak, melainkan jeritan sunyi dari ruang paling rapuh dalam struktur sosial kita, rumah keluarga miskin—ruang yang kerap tak terbaca oleh negara.
Peristiwa ini tidak bisa diperlakukan sebagai tragedi personal semata. Ini adalah teguran moral bagi republik yang kerap mengaku sedang melaju menuju kemajuan.
Di panggung nasional dan global, kita gemar merayakan angka-angka besar dan terlihat mengglorifikasi realitas kemajuan yang pada kenyataannya paradoks.
Mulai dari pertumbuhan ekonomi dipaparkan dengan optimisme, hilirisasi dielu-elukan sebagai simbol kemandirian, indeks pasar dijadikan barometer kepercayaan hingga menyebut rakyat kita paling bahagia di dunia.
Namun, di sudut negeri yang jauh dari pusat kekuasaan, seorang anak justru tumbang karena sesuatu yang nilainya tak sebanding dengan biaya satu kali rapat birokrasi.
Di sinilah paradoks itu tampil telanjang. Negara mampu merancang program dengan anggaran raksasa, mampu membayar iuran internasional dengan nilai fantastis demi menjaga posisi di berbagai forum global, tetapi gagal memastikan setiap anak memiliki alat paling dasar untuk belajar.
Kita tampak percaya diri di panggung dunia, tapi goyah saat menunaikan kewajiban paling elementer kepada warganya sendiri.
Peristiwa ini seperti yang mengemuka di Ngada tentu bukan semata kemiskinan keluarga. Jika hanya itu, maka ia berhenti di ranah privat.
Namun, ketika persoalan kerentanan ekonomi itu dibiarkan tanpa jaring pengaman yang memadai, persoalan tersebut telah berubah menjadi kegagalan struktural.
Negara seharusnya hadir justru pada titik paling rapuh—bukan setelah tragedi terjadi, melainkan sebelum keputusasaan menemukan jalannya.
