Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Kepentingan Nasional Tak Dikorbankan dalam Kebijakan Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menjalankan setiap kebijakan luar negeri Indonesia dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan tanggung jawab penuh terhadap kepentingan nasional serta keselamatan rakyat Indonesia.

Angga menekankan, keterlibatan Indonesia dalam berbagai inisiatif diplomasi internasional—termasuk yang berkaitan dengan upaya perdamaian di Gaza—tidak pernah dimaksudkan untuk mengorbankan kedaulatan, keamanan nasional, maupun keselamatan warga negara Indonesia.

“Presiden Prabowo menegaskan dengan sangat jelas bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah apa pun yang mengorbankan kepentingan nasional dan keselamatan rakyat Indonesia. Setiap opsi kebijakan selalu disertai perhitungan risiko, mitigasi yang matang, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan,” ujar Angga dalam keterangan Kamis (5/2).

Menurut Angga, Presiden justru membuka ruang diskusi secara luas dan transparan dengan para tokoh nasional, mantan pejabat negara, akademisi, dan praktisi diplomasi agar setiap kebijakan diuji secara kritis. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang realistis dan bertanggung jawab di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks.

Ia menambahkan, komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap konsisten dan berlandaskan amanat konstitusi. Namun, Presiden memastikan bahwa dukungan tersebut dilakukan melalui jalur diplomasi yang terukur, tidak gegabah, serta tetap menempatkan kepentingan nasional Indonesia sebagai prioritas utama.

“Presiden menegaskan bahwa Indonesia masuk dalam setiap forum internasional dengan tujuan jelas: mendorong perdamaian yang adil dan bermartabat, tanpa mengorbankan keselamatan rakyat dan posisi strategis Indonesia. Opsi untuk meninjau kembali atau menghentikan keterlibatan selalu ada apabila bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional,” kata Angga.

Badan Komunikasi Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak pada potongan informasi yang tidak utuh, serta memahami bahwa sebagian proses diplomasi bersifat sensitif dan memerlukan kehati-hatian dalam penyampaian ke ruang publik.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab, sembari memastikan bahwa setiap langkah Presiden Prabowo sepenuhnya berpihak pada kepentingan bangsa dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia,” tutup Angga.