FAJAR, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan sektor properti, khususnya melalui penguatan pembiayaan perumahan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sulselbar, Budi Susetiyo, dalam forum Property Outlook 2026 yang digelar DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulsel.
Menurut Budi, OJK telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis di sektor perbankan guna memperluas akses pembiayaan kepemilikan rumah, baik bagi masyarakat maupun pengembang.
“Dari sisi perbankan, ada tiga kebijakan utama yang kami dorong untuk mendukung sektor properti,” ujar Budi, Kamis (5/2/2026) di Graha Pena Fajar, Makassar.
Kebijakan pertama, kata dia, penilaian kualitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kini hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran debitur.
Artinya, selama debitur memiliki rekam jejak pembayaran yang baik, kualitas KPR tetap dinilai sehat.
“Kalau di korporasi ada tiga indikator, yakni proses usaha, cash flow, dan ketepatan bayar. Untuk KPR, penilaiannya cukup dari ketepatan pembayaran,” jelas Budi.
Kebijakan kedua, beber dia, OJK menurunkan bobot risiko kredit perumahan dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dengan risiko yang lebih rendah, perbankan membutuhkan penyediaan modal yang lebih kecil.
Sementara kebijakan ketiga, lanjut Budi, OJK telah mencabut larangan pembiayaan pengadaan dan pengolahan tanah bagi pengembang sejak 1 Januari 2023.
“Kini larangan itu sudah dicabut. Artinya, pengembang yang memiliki prospek pembangunan perumahan kembali bisa mengakses pembiayaan pengadaan tanah,” ungkap Budi.
Dari sisi kinerja, Budi mengungkapkan bahwa penyaluran KPR di Sulawesi Selatan terus menunjukkan tren pertumbuhan positif. Sepanjang periode 2023–2025, kredit pemilikan rumah mengalami peningkatan signifikan.
“Pada 2025, KPR di Sulawesi Selatan tumbuh 15,34 persen dengan nilai mencapai Rp30,73 triliun,” jelasnya.
Penyaluran KPR tersebut didominasi oleh kredit rumah tinggal dengan porsi mencapai 93,41 persen.
“Peningkatan jumlah rekening kredit menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan perumahan masih sangat potensial,” tambahnya.
Secara wilayah, penyaluran KPR terbesar tercatat di Kota Makassar, diikuti Kabupaten Gowa, Maros, Parepare, dan Palopo. Budi menilai masih terdapat ruang optimalisasi pembiayaan perumahan di sejumlah daerah kabupaten lainnya.
“Ini bisa menjadi peluang bagi para pengembang untuk memperluas pasar di wilayah yang belum optimal,” ujarnya.
Budi menegaskan, OJK Sulselbar terbuka menerima masukan dari pelaku usaha properti terkait berbagai kendala yang dihadapi debitur, khususnya dalam mendukung program perumahan nasional. (irm)
