Bisnis.com, JAKARTA — Konglomerat seperti Prajogo Pangestu hingga Tahir terpantau menjadi pemilik porsi saham terbesar di sejumlah perusahaan terbuka. Adapun, konsentrasi kepemilikan ini mendapat sorotan dari MSCI yang mengguncang pasar saham Indonesia pekan lalu.
Adapun, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot dengan laju terburuk sejak krisis keuangan Asia usai penyedia indeks global MSCI Inc. mengumumkan pembekuan rebalancing indeks untuk saham asal Indonesia karena kekhawatiran soal transparansi dan kepemilikan terkonsentrasi.
Persoalan tersebut sebenarnya sudah menjadi isu sehari-hari di pasar saham RI atau dikenal dengan praktik saham "gorengan" dengan hanya sedikit porsi saham yang benar-benar tersedia di publik (free float).
Data Bloomberg Billionaires Index menunjukkan setidaknya ada tiga konglomerat yang menguasai secar alangsung 85% atau lebih saham di tiga perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sementara itu, sekitar tujuh konglomerat lainnya menggenggam lebih dari 50% saham di 13 perusahaan.
Selama bertahun-tahun, investor sudah mengeluhkan soal emiten besar di Indonesia sahamnya jarang diperdagangkan karena sudah dikendalikan oleh segelintir individu kaya.
Nama Prajogo Pangestu sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sekitar US$35,2 miliar tercatat menguasai 84% saham perusahaan tambang PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), serta memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung sebesar 68% di PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN).
Konglomerat berikutnya yang juga memiliki porsi jumbo di lantai bursa yaitu Sri Prakash Lohia dengan kerajaan bisnisnya membentang di Asia Tenggara dari pupuk hingga sarung tangan medis. Sri Prakash Lohia memiliki 92,3% saham PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR).
Selanjutnya konglomerat kondang Tahir menguasai sekitar 86% saham PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO), pengembang properti dengan likuiditas perdagangan rendah yang harga sahamnya melonjak sekitar 443% dalam setahun terakhir.
Adapun, konsentrasi kepemilikan ini kini bertentangan dengan reformasi regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul peringatan MSCI. Salah satu poin reformasi adalah pemberlakuan batas minimum free float atau saham yang dapat diperdagangkan publik menjadi 15% baik untuk emiten eksisting maupun baru.
Hasnain Malik, Kepala Strategi Saham Pasar Berkembang dan Geopolitik Tellimer di Dubai, mengatakan peringatan dari MSCI itu telah menjadi tamparan keras bagi pasar Indonesia. Adapun, apabila otoritas pasar modal Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan MSCI, Indonesia berpotensi diturunkan menjadi kelompok frontier market dari posisinya sekarang emerging market.
"[Pengumuman tersebut] menyoroti kekhawatiran investor mengenai rendahnya free float, struktur kepemilikan saham yang tidak transparan, serta potensi manipulasi harga saham oleh pihak-pihak terkait," kata Malik dikutip Bloomberg pada Kamis (5/2/2026).
Adapun, tingkat konsentrasi saham yang tinggi di individual tertentu membuat pasar saham Indoensia rentan terhadap distorsi harga atau praktik menggoreng saham. Sebagai gambaran, tahun lalu IHSG melonjak 22% namun saham yang masuk ke dalam idneks MSCI Indonesia yang menerapkan aturan kelayakan investasi lebih ketat justru turun 3,6%.
"[Kesenjangan tersebut] jelas menunjukkan bahwa IHSG terdistorsi oleh perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan yang sangat terkonsentrasi dan dikendalikan secara ketat,” kata Chih Kai Soh, pengelola portofolio ASEAN di Lion Global Investors di Singapura.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
