Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pengendalian perubahan iklim melalui penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang akuntabel dan berkelanjutan.
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim (MSDPPI) KLH/BPLH, Irawan Asaad, menekankan pentingnya sistem pencatatan yang konsisten dan akuntabel di tingkat tapak.
"Nilai ekonomi karbon hanya akan bermakna jika didukung oleh sistem pencatatan yang konsisten dan akuntabel. Di sinilah peran strategis pemerintah daerah," ungkap Irawan di Jakarta.
Daerah Didorong Jadi Penggerak, Bukan Hanya PelaksanaKLH berharap pemerintah daerah tidak hanya menjalankan kebijakan pusat, tetapi juga mengambil peran aktif sebagai:
- Penggerak koordinasi lintas sektor
- Penjamin mutu sistem Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) aksi pengendalian iklim
Pulau Jawa dinilai dapat menjadi percontohan nasional dalam implementasi NEK karena memiliki kontribusi emisi yang besar dan kesiapan kelembagaan yang relatif matang.
Untuk memperkuat dukungan daerah, KLH/BPLH menggelar kegiatan Diseminasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon tingkat sub-nasional.
Diseminasi Sub-Nasional Dukung Pemahaman dan Implementasi NEKKegiatan diseminasi diselenggarakan oleh Kedeputian Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (PPITKNEK) di Yogyakarta pada 2–3 Februari 2026.
Acara ini merupakan bagian dari implementasi Proyek Partnership for Market Implementation (PMI), khususnya dalam hal koordinasi, komunikasi, dan konsultasi lintas pemangku kepentingan.
Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat:
- Kesiapan kelembagaan daerah
- Kapasitas teknis dan administratif
- Pemahaman menyeluruh terhadap arah kebijakan nasional NEK
Melalui forum ini, diharapkan peran, tugas, dan fungsi pemerintah daerah dalam operasionalisasi kebijakan perubahan iklim dan NEK menjadi lebih jelas, terukur, dan berdampak langsung pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
