jpnn.com - JAKARTA – Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan 2026 menggencarkan dan memperketat pengawasan untuk memperkuat langkah penstabilan harga pangan pokok strategis menjelang dan selama Ramadan hingga Idulfitri 2026.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, yang juga Menteri Pertanian, mengungkapkan terdapat perubahan pendekatan dalam pengendalian harga pangan tahun ini.
BACA JUGA: Antisipasi Penimbunan Pangan Menjelang Ramadan, Polda Jabar Sidak Pasar Tradisional Bandung
Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan intervensi pasar dan imbauan, tetapi juga memperkuat langkah penindakan terhadap pelanggaran.
"Kalau dahulu, intervensi pasar dan imbauan. Alhamdulillah, tahun lalu, 2025 relatif stabil. Kemudian Nataru, alhamdulillah relatif stabil juga. Untuk sekarang, intervensi pasar dan penindakan," kata Amran di Komisi IV DPR RI, Jakarta (3/2).
BACA JUGA: Mentan Sebut Food Estate Merauke Dorong Percepatan Infrastruktur Papua Selatan
"Jadi, kami sampaikan bagi seluruh pelaku usaha pangan strategis, di tahun ini akan ada penindakan bila yang melanggar. Bukan lagi imbauan seperti tahun sebelumnya. Menghadapi Ramadan ini, kondisi masih stabil. Alhamdulillah," imbuhnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi pangan pada Januari 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan Desember 2025. Inflasi pangan secara tahunan yang sebelumnya mencapai 6,21 persen pada Desember 2025, berhasil ditekan menjadi 1,14 persen pada Januari 2026.
BACA JUGA: Belanja Kebutuhan Ramadan di Bursa Sajadah, Berkesempatan Menang Undian Umrah
Capaian tersebut menjadi salah satu tingkat inflasi pangan terendah pada awal Ramadan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2022, inflasi pangan awal Ramadan tercatat sebesar 5,48 persen, disusul 5,83 persen pada 2023. Bahkan pada 2024, inflasi pangan awal Ramadan sempat menyentuh 10,33 persen. Sementara itu, inflasi pangan awal Ramadan 2025 berada di level 0,37 persen dan pada awal Ramadan 2026 tercatat sebesar 1,14 persen.
Amran juga memastikan seluruh pegawai Bapanas telah diterjunkan langsung ke daerah untuk mendukung kinerja Satgas Saber Pelanggaran Pangan di seluruh provinsi. Fokus pengawasan diminta dilakukan secara penuh selama dua bulan ke depan guna mencegah fluktuasi harga pangan.
"Terkait Satgas, kami sampaikan memang ada perbedaan sedikit tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kami membuat posko di setiap provinsi dan kabupaten. Itu ada tim kami turun dari Bapanas, di Posko selama 2 bulan," kata Amran.
Bapanas memastikan seluruh tim yang bertugas di daerah telah berkoordinasi dengan Satgas setempat. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada komoditas beras, melainkan seluruh pangan strategis yang memiliki ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP).
"Ada dua jenis, dua pilar yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah komoditas yang diatur HET meliputi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), beras medium, beras premium, dan MinyaKita," ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam Rapat Koordinasi Satgas Saber yang digelar secara daring dan luring, Rabu (4/2).
"Itu target pertama kami yang harus benar-benar bisa pantau di daerah. Wajib ditegakkan aturan agar HET-nya diikuti oleh para pedagang. Nah kemudian komoditas yang berdasarkan harga acuan penjualan, seperti telur, daging ayam, daging sapi, gula, bawang, cabai," kata Ketut Astawa.
Deputi Ketut menegaskan pengawasan juga mencakup keamanan dan mutu pangan, termasuk batas residu pestisida, formalin, dan aflatoksin. Satgas dipersilakan melakukan pengambilan sampel pangan menggunakan alat rapid test yang telah disediakan oleh Bapanas.
Indikator keberhasilan kinerja Satgas salah satunya tercermin dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis BPS setiap pekan. Fokus utama adalah menekan jumlah daerah yang masuk kategori IPH merah.
"Keberhasilan Satgas ini adalah berkurangnya daerah-daerah yang mengalami IPH yang ditayangkan BPS setiap minggunya. Ini salah satu barometer, yaitu berkurangnya tanda merah di daerah-daerah yang mengalami IPH," katanya.
"Ke depannya agar benar-benar fokus untuk menghijaukan daerah-daerah merah tersebut, supaya IPH setiap minggunya lebih banyak daerah yang IPH hijau daripada yang IPH merah," imbuh Ketut.
Dalam forum yang sama, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mendorong Satgas untuk lebih aktif melakukan penyisiran langsung ke pasar tradisional maupun pasar modern. Hal ini penting guna memastikan harga pangan pokok strategis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kesimpulan rapat hari ini adalah bagaimana Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan ini dapat melaksanakan tugas ke lapangan, menyisir baik di pasar tradisional maupun di pasar modern, untuk memastikan bahwa harga bahan pokok penting strategis," kata Sarwo.
"Ada 11 bahan pokok penting yang harus dijaga stabilitas pasokan dan harga pangannya, sehingga dalam bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri 2026 ini, harga komoditas strategis tersebut dibawah harga eceran tertinggi atau di bawah HAP dan HPP. Bukan hanya beras, tetapi seluruh komoditas pangan," imbuhnya.
Sestama Bapanas Sarwo turut memberi spirit ke semua pihak yang terlibat dalam Satgas Saber Pengendalian Pangan. Efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam beberapa bulan ke depan diharapkan dapat menstabilkan harga pangan.
"Tentunya Bapak Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan apresiasi kepada Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan. Kami mengharapkan dukungannya dari Bareskrim Polri dan seluruh Dirkrimsus di seluruh Polda, Polres, dan Polsek seluruh Indonesia," ujar Sarwo.
"Kemudian juga kepada Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah beserta dinas-dinas yang membidangi pangan dan perdagangan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Satgas Saber ini dapat berjalan efektif seperti yang telah dilakukan pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri selaku Ketua Pengarah Satgas Saber Pelanggaran Pangan Tingkat Pusat, Komjen Syahardiantono, dalam arahannya meminta jajaran Polri di daerah meningkatkan kolaborasi lintas sektor serta melaksanakan pengawasan secara maksimal demi kepentingan masyarakat. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
