DI balik dinamika politik nasional, hubungan personal antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat. Megawati menggambarkan kedekatan mereka melalui sapaan akrab yang digunakan sehari-hari.
“Saya biasa memanggil Presiden Prabowo dengan panggilan ‘Mas’. Presiden Prabowo memanggil saya dengan panggilan ‘Mbak’. Hal ini membuktikan persahabatan kami sangat baik,” tutur Megawati, sebagaimana disampaikan Zuhairi Misrawi, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Duta Besar RI untuk Tunisia.
Zuhairi menuturkan ulang pernyataan yang disampaikan Megawati saat bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Rabu waktu setempat.
Baca juga : Prabowo Resmikan Peran Indonesia di Dewan Keamanan Gaza, Apa Itu Dewan Perdamaian Trump?
“Dalam pertemuan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi di Istana Negara Abu Dhabi, Ibu Megawati menjelaskan persahabatannya dengan Presiden Prabowo. Beliau menyampaikan, ‘Saya dengan Presiden Prabowo bersahabat cukup lama. Kami mempunyai visi besar tentang Indonesia Raya,’” ujar Zuhairi.
Meski hubungan personal hangat, Megawati menegaskan bahwa kedekatan tersebut tidak serta-merta menempatkan PDIP dalam barisan pemerintahan. Secara politik, PDIP tetap berada di luar kabinet.
“Meskipun demikian, secara politik PDIP memilih sebagai penyeimbang dan berada di luar pemerintahan,” jelas Zuhairi.
Baca juga : Poin-poin Pembahasan Presiden dengan Pimpinan Parpol di Istana
Menurut Megawati, posisi di luar pemerintahan diperlukan untuk memastikan fungsi kontrol berjalan dengan baik.
“Kami memilih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. Jika pemerintah melakukan hal yang baik untuk rakyat, kami dukung. Tapi jika dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang baik, kami akan mengoreksi dan memberikan masukan,” tegas Megawati.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menekankan bahwa istilah oposisi tidak sepenuhnya tepat dalam sistem presidensial Indonesia.
“Kami menganut sistem presidensial, yang tidak mengenal oposisi dan koalisi. Yang ada adalah bersama pemerintah dan di luar pemerintah. Oposisi hanya dianut dalam sistem parlementer,” kata dia. (Dev/I-1)
