- Aidil pada Aksi Kamisan ke-896 mengkritik kebijakan istana yang dianggap menguntungkan elit dan borjuis, bukan rakyat.
- Aidil mengecam sikap Kemlu RI yang dinilai "abu-abu" terkait konflik Asia Barat, menyerupai kemunduran diplomasi Indonesia.
- Ia menuduh pemerintah ingin berbisnis senjata dengan Israel dan menyerukan solidaritas global atas dasar HAM universal.
Suara.com - Seorang peserta Aksi Kamisan ke-896, Aidil, kali ini membawakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat serta menyerukan solidaritas global untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Dalam orasinya, Aidil, menyebut bahwa kebijakan yang lahir dari istana lebih banyak menguntungkan kepentingan elit dan kaum berkuasa.
“Kebijakan dari istana ini tidak pernah berpihak kepada rakyat proletar, tetapi selalu berpihak kepada rakyat borjuis,” ujar Aidil, dalam orasinya di depan Istana Negara, Kamis (5/2/2026).
Hal utama yang disoroti dalam aksi kali ini adalah sikap pemerintah terhadap konflik di Asia Barat. Aidil mengecam keras pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di media sosial X yang dianggap "abu-abu".
Menurutnya, dalam sebuah pernyataan mengecam serangan Israel baru-baru ini, Kemlu sama sekali tidak menyebutkan nama Palestina.
"Itu adalah suatu kemunduran diplomasi Indonesia. Apakah Prabowo lupa? apakah Sekjen Gerindra, Menteri Luar Negeri Sugiono lupa? bahwasannya Indonesia lahir, Indonesia tumbuh dari semangat anti-kolonialisme, dari semangat anti-imperialisme. " tegasnya.
Ia mengingatkan kembali memori sejarah tahun 1955, di mana Indonesia menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika (KAA) untuk menghimpun kekuatan melawan penjajahan.
Menurutnya, tindakan pemerintah saat ini yang dianggap condong mendukung blok Amerika Serikat dan membuka ruang diplomasi dengan Israel adalah pengkhianatan terhadap konstitusi.
Tudingan Bisnis Senjata dengan Israel
Baca Juga: Gentengisasi Prabowo, Solusi Adem untuk Indonesia atau Mimpi yang Terlalu Berat?
Lebih jauh, Aidil melontarkan tuduhan serius mengenai adanya kerja sama militer "terselubung" antara Indonesia dan Israel. Ia menduga keinginan pemerintah untuk mempercepat normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel didorong oleh kepentingan bisnis pertahanan.
"Maka dari itu, marilah kita kecam, pemerintah Zionist Prabowo itu.
Bahwasannya, apa yang dilakukan Prabowo ialah untuk cepat-cepat membuka diplomasi dengan Israel. Supaya apa? Supaya bisa berbisnis senjata dengan Israel," ujarnya.
Di akhir orasinya, Aidil juga mengajak masyarakat untuk menghimpun "Solidaritas Global" yang melampaui batas negara, ras, dan agama. Ia menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina bukan sekadar isu agama, melainkan persoalan hak asasi manusia yang universal.
"Selama darah kita mengalir dalam tubuh kita, selama kita masih hidup di dunia ini, maka selama itulah kita harus melawan Zionis Israel. Selama itulah kita harus membela manusia.
Membela Palestina tidak hanya berbicara mengenai agama, tidak hanya mengenai manusia yang ada di Asia Barat sana. Tetapi ini tentang pembelaan terhadap hak asasi manusia,” tutupnya.
