Purbaya menegaskan isu penunjukan anggota DPR menjadi Ketua OJK tidak benar. Menurutnya, mekanisme penunjukan Ketua OJK harus sesuai aturan.
IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan isu penunjukan anggota DPR menjadi Ketua OJK tidak benar. Menurutnya, mekanisme penunjukan Ketua OJK harus sesuai aturan, yaitu melalui proses uji kelayakan dan lainnya.
"Kata siapa? Infonya salah," kata Purbaya saat ditemui di Istana Negara, Kamis (5/2/2026), yang merespons pertanyaan awak media soal tidak ada pansel Ketua OJK.
Lebih lanjut, Purbaya mengatakan pembentukan tim panitia seleksi Ketua OJK tetap diperlukan untuk menjaring kandidat, sebelumnya akhirnya ditetapkan ketua definitif setelah proses berlapis di parlemen.
Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dia memastikan pemerintah tak melanggar aturan dengan sembarang menunjuk Ketua OJK dalam waktu cepat dan tidak sesuai hukum.
Purbaya menekankan pembentukan tim Pansel Ketua OJK masih berproses hingga kini. Dia tidak bisa memastikan kapan berakhir prosesnya.
Meski belum tentu rampung hingga dua pekan ke depan, dia mengatakan pembentukan tim Pansel mesti dilakukan secara hati-hati.
Hal itu dilakukan karena ingin menjaga pasar saham ke depan, terutama terkait kepercayaan investor. Kekurangan di masa kepemimpinan OJK yang lalu mesti menjadi pembelajaran.
"Kami harus mengikuti undang-undang yang ada karena ini berkaitan dengan integritas mengelola pasar dan regulasi. Kalau kami melanggar undang-undang yang ada, justru akan mengganggu kredibilitas dan kredibilitas hasil pansel-nya nanti, atau kredibilitas hasil Ketua OJK-nya nanti," kata dia.
Sebelumnya, nama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun santer diisukan menjadi calon ketua OJK baru. Namun, politisi Golkar ini membantah isu itu.
“Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI,” kata Misbakhun di Kompleks DPR RI, Rabu (4/2).
(Febrina Ratna Iskana)
