Terkini, Jeneponto – Bupati Jeneponto, Paris Yasir, menemui perwakilan pemuda pengunjuk rasa yang tergabung dalam Barisan Pejuang Jaminan Sosial (BPJS) usai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jeneponto, Kamis, Januari 2026.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik puluhan ribu warga miskin di Kabupaten Jeneponto yang dinilai terjadi akibat penerapan sistem desil dalam pendataan penerima bantuan.
Usai berorasi, sejumlah perwakilan massa aksi diterima berdialog langsung dengan Bupati Paris Yasir di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Jeneponto. Dalam pertemuan itu, Edi Subarga selaku Jenderal Lapangan aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya mempertanyakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Jeneponto terkait penonaktifan sekitar 48 ribu KIS milik masyarakat kurang mampu.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Paris Yasir menjelaskan bahwa persoalan KIS bermula dari penundaan pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Daerah sebanyak 27 ribu peserta pada Januari 2026. Penundaan itu terjadi karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum melunasi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Ia mengungkapkan, pada November 2025 Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah melakukan pembaruan kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba. Namun dalam perjanjian tersebut, BPJS melakukan pengurangan kepesertaan sebesar 30 persen atau sekitar 27 ribu peserta, lantaran dana sharing 30 persen dari Pemerintah Provinsi belum dibayarkan.
Adapun skema pembiayaan PBI JK daerah selama ini adalah 30 persen ditanggung pemerintah provinsi dan 70 persen oleh pemerintah kabupaten.
“Dengan pengurangan itu, kami mengusulkan 10.300 peserta ke Kementerian Sosial agar dapat ditanggung melalui PBI JKN. Alhamdulillah, yang aktif kurang lebih 10 ribu peserta. Artinya, dari 27 ribu itu sudah berkurang lebih 10 ribu, namun masih tersisa sekitar 17 ribu yang belum aktif,” jelas Paris Yasir.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada pertengahan Januari 2026 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memutus kontrak kerja sama dana sharing 30 persen tersebut. Keputusan itu, menurutnya, membuat Pemerintah Kabupaten Jeneponto berada dalam kondisi sulit karena pemberitahuan dilakukan setelah penetapan APBD Pokok.
“Seharusnya pemerintah provinsi menyampaikan lebih awal sebelum kami menetapkan APBD, sehingga kami bisa menganggarkan,” ujarnya.
Masalah semakin kompleks setelah terbit Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2026 pada awal Februari 2026. Berdasarkan keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, peserta PBI JKN yang berada pada desil 6 sampai 10 sebanyak sekitar 21 ribu orang dikeluarkan dari kepesertaan. Dengan demikian, beban yang harus ditangani Pemerintah Kabupaten Jeneponto bertambah menjadi sekitar 37 ribu peserta.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Paris Yasir mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah menggelar sejumlah pertemuan guna membahas solusi serta mencari dasar regulasi yang memungkinkan penarikan anggaran, baik melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun sumber lain.
“Kami sebagai Bupati Jeneponto bertanggung jawab terhadap masyarakat Jeneponto. Berikan kami ruang. Saat ini kami masih mengkaji regulasi yang mengatur bahwa dana BLUD rumah sakit dapat digunakan apabila pemerintah daerah membutuhkan, baik sebagian maupun seluruhnya,” tegas Paris Yasir.
Dialog antara pemerintah daerah dan perwakilan pengunjuk rasa berlangsung secara terbuka dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Jeneponto berjanji akan terus berupaya mencari solusi terbaik agar hak pelayanan kesehatan masyarakat miskin tetap terpenuhi.
