Jakarta, tvOnenews.com - Tragedi wafatnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga akibat tekanan ekonomi, memicu evaluasi besar-besaran di tubuh Kementerian Sosial (Kemensos).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kejadian ini menjadi sinyal kuat untuk memperbaiki akurasi pendataan perlindungan sosial di Indonesia.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menyatakan bahwa setiap data kemiskinan harus diperlakukan dengan penuh rasa empati, bukan sekadar statistik di atas kertas.
"Ya, benar kita jujur saja, menjadi bahan evaluasi bersama. Jadi jangan sampai data ini dilihat sebagai angka tapi di dalamnya ada keadilan, ada rasa keadilan," ujar Gus Ipul saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Berdasarkan hasil asesmen tim Kemensos di lapangan, ditemukan adanya kejanggalan dalam alur distribusi bantuan untuk keluarga korban.
Meski sang bocah tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan kakek-neneknya terdaftar dalam bantuan sosial reguler, bantuan tersebut diketahui tidak sampai secara kontinu kepada sang ibu.
Gus Ipul menyayangkan adanya pemutusan bantuan yang belum diketahui penyebab pastinya.
"Saya tidak tahu mengapa sempat terputus," ujarnya.
Kesenjangan ini diduga terjadi karena masalah domisili. Korban selama ini tinggal bersama kakek dan neneknya, sementara sang ibu yang berjuang sendirian menghidupi lima anak bekerja sebagai buruh serabutan di tempat lain.
Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pemutakhiran data bagi anak-anak yang tinggal di luar satuan keluarga inti penerima bantuan.
Sebagai respons cepat, Kementerian Sosial telah menyalurkan paket bantuan darurat senilai total Rp9 juta untuk keluarga almarhum.
Bantuan tersebut mencakup santunan sosial sebesar Rp5 juta, dukungan nutrisi dan sembako senilai Rp1,5 juta, serta bantuan sandang sebesar Rp2,5 juta.
Tak hanya berhenti pada santunan, Kemensos juga berkomitmen menjamin masa depan saudara-saudara kandung korban.
Gus Ipul memastikan mereka akan tetap mendapatkan akses pendidikan melalui program perlindungan sosial, termasuk melalui skema Sekolah Rakyat.
"Peristiwa di Ngada tersebut menegaskan pentingnya penguatan pendataan terpadu dan perluasan jangkauan program perlindungan anak, khususnya di daerah dengan tingkat kerentanan sosial ekonomi seperti Nusa Tenggara Timur, dan juga di daerah-daerah lainnya," ujar Gus Ipul.
