- Peristiwa tragis di Kabupaten Ngada menjadi sinyal risiko sistemik kegagalan deteksi dini kerentanan sosial oleh sistem pelayanan publik.
- Kegagalan kebijakan sosial terjadi pada last-mile service delivery karena program makro tidak efektif menjangkau kebutuhan mikro mendesak.
- Pemerintah perlu memperkuat peran sekolah dan desa sebagai simpul deteksi awal serta mengaktifkan kembali solidaritas masyarakat sebagai lapisan perlindungan pertama.
Suara.com - Sebuah peristiwa tragis yang menimpa seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam berbagai laporan dikaitkan dengan tekanan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah, telah menjadi peringatan serius bagi sistem kebijakan sosial dan tata kelola pelayanan publik di Indonesia.
Pakar Manajemen Publik, Nandang Sutisna, menegaskan bahwa kasus Ngada ini perlu dibaca sebagai sinyal risiko sistemik, bukan semata peristiwa individual yang terisolasi.
“Kasus ini harus dilihat dengan kehati-hatian fakta karena peristiwa bunuh diri anak hampir selalu multi-faktor. Namun dalam perspektif manajemen publik, ini tetap merupakan alarm bahwa sistem deteksi dini kerentanan sosial dan layanan lapis terakhir belum bekerja optimal,” kata Nandang dalam keterangan tertulis, Kamis 5 Februari 2026.
Menurut Nandang Sutisna, kegagalan kebijakan sosial sering terjadi pada tahap last-mile service delivery. Ini adalah titik di mana program-program besar yang dirancang di tingkat pusat, tidak efektif menjangkau kebutuhan sangat dasar di tingkat individu dan keluarga di lapangan.
Desain kebijakan kata dia masih dominan berbasis program besar dan administratif, sementara persoalan di lapangan kerap bersifat mikro, mendesak dan berbasis kasus.
“Program makro tidak otomatis menyelesaikan kebutuhan mikro. Negara perlu memperkuat pendekatan bukan hanya manajemen program dan serapan anggaran,” ujarnya.
Tragedi siswa SD di Ngada, NTT diduga mengakhiri hidup karena tak mampu beli buku dan pena. (Dok. Suara.com)Nandang menilai sekolah, pemerintah desa, dan layanan sosial seharusnya menjadi simpul deteksi awal kerentanan. Namun dalam praktik, integrasi data dan mekanisme rujukan lintas instansi masih lemah.
Akibatnya, keluarga dengan tekanan ekonomi berat bisa tidak teridentifikasi atau terlambat ditangani.
“Pemerintah level bawah harus diberi mandat operasional, data yang presisi, dan dana respons cepat. Masalah mikro tidak bisa ditangani dengan prosedur yang lambat dan terlalu administratif,” katanya.
Baca Juga: Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
Ia juga menyoroti paradoks implementasi bantuan sosial, di mana kelompok paling rentan justru kerap tidak terjangkau.
“Masih ada masyarakat dalam kemiskinan ekstrem yang tidak menerima bantuan. Ini menunjukkan ada governance gap. Sistemnya ada, tetapi tidak cukup presisi dan adaptif,” ucapnya.
Selain kritik terhadap negara, Nandang menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai lapisan perlindungan pertama. Ia menyebut solidaritas sosial dan gotong royong sebagai karakter dasar bangsa Indonesia yang harus dihidupkan kembali secara terstruktur, bukan hanya spontan saat kasus menjadi sorotan.
“Masyarakat adalah lapisan perlindungan pertama. Kepedulian tetangga, komunitas, dan sekolah sangat menentukan. Budaya saling jaga dan saling bantu harus diaktifkan kembali sebagai sistem sosial, bukan sekadar nilai moral,” katanya.
Nandang menambahkan, peristiwa di wilayah dengan potensi ekonomi minim seperti Ngada harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat.
Masih banyak kata dia daerah pinggiran dengan risiko kemiskinan ekstrem yang kurang menjadi fokus implementasi program dibanding wilayah perkotaan.
