jpnn.com, JAKARTA - Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) mendesak Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin untuk lebih memfokuskan perhatian dan kebijakan pada ancaman strategis yang nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
Koordinator FPIR Fauzan Ohorella menegaskan saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius berupa potensi konflik wilayah di Laut China Selatan, maraknya praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) serta berbagai pelanggaran berupa pembabatan hutan yang berdampak langsung pada stabilitas nasional dan keamanan lingkungan.
BACA JUGA: Soroti Keberadaan Bandara IMIP, Pengamat: Pemerintah Harus Jaga Kedaulatan Negara
“Isu-isu tersebut adalah ancaman riil terhadap kedaulatan dan masa depan bangsa. Fokus utama Menteri Pertahanan seharusnya berada pada penguatan pertahanan negara terhadap ancaman eksternal dan strategis, bukan terseret pada persoalan-persoalan yang berada di luar tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan,” ujar Fauzan, Kamis (5/2/2026).
Fauzan juga menilai keterlibatan atau pernyataan Menhan pada isu-isu di luar mandat pertahanan justru berpotensi mengaburkan prioritas nasional dan membuka ruang kegaduhan politik yang tidak produktif.
BACA JUGA: Dunia Hari Ini: Australia Akan Akui Kedaulatan Negara Palestina
Padahal, tantangan di kawasan perairan strategis Indonesia serta kejahatan lintas negara seperti illegal fishing membutuhkan konsentrasi penuh dan kebijakan pertahanan yang terukur.
Selain itu, FPIR juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam isu polarisasi yang sengaja dibangun oleh kelompok tertentu demi kepentingan sempit.
BACA JUGA: FPIR Apresiasi Sikap Tegas Kapolri Tentang Polri Tetap di Bawah Presiden
“Kami mengimbau publik untuk tetap rasional dan tidak terpancing narasi adu domba. Polarisasi hanya akan melemahkan persatuan bangsa dan mengalihkan perhatian dari persoalan-persoalan besar yang seharusnya kita hadapi bersama,” ujar Fauzan.
FPIR menegaskan komitmennya untuk terus mendorong agenda nasional yang berorientasi pada persatuan, kedaulatan negara serta penguatan institusi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
“Indonesia membutuhkan pemimpin yang fokus pada mandat konstitusionalnya, bukan pada isu-isu yang justru memecah belah rakyat,” pungkas Fauzan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
